NUSANTARANEWS.CO – Presiden Trump mengkritik Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah gagal karena aturannya yang ketinggalan zaman, sehingga menjadi tidak berfungsi dalam mengatur sengketa perdagangan global. Trump juga mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) harus keluar dari organisasi tersebut.
Bila ancaman Trump tersebut menjadi kenyataan, maka tentu akan berdampak besar terhadap ekonomi dunia, kalau tidak mau dikatakan bencana. Trump mengklaim bahwa lembaga itu telah memperlakukan negaranya dengan tidak adil.
Oleh karena itu, wajar saja bila prioritas Trump saat ini adalah fokus pada masalah perlindungan hak cipta sebab AS merasa bahwa berbagai bentuk “pencurian” kekayaan intelektual telah merugikan ekonominya, setidaknya US$ 225 miliar (1% dari PDB). Jadi melindungi kekayaan intelektual merupakan bagian penting dari kebijakan perdagangan AS. Terutama terhadap spionase industri yang diduga melibatkan perusahaan-perusahaan Cina yang beroperasi di AS.
Washington saat ini khawatir dengan pencurian properti intelektual yang berasal dari perusahaan yang ingin berinvestasi di Cina – karena Beijing telah mengkondisikan investasi dengan transfer teknologi. Kebijakan Beijing ini menjadi perhatian yang sangat serius oleh Perwakilan Perdagangan AS dalam sebuah laporan yang dirilis tahun ini, dan sekarang menjadi bahan pokok pembicaraan penting Trump dalam perdagangan global.
Gedung Putih sendiri baru-baru ini telah memblokir penunjukan hakim baru ke Badan Banding WTO. Bila terus berlanjut tentu bisa melumpuhkan sistem penyelesaian sengketa organisasi. Langkah ini bukanlah yang pertama kalinya dilakukan oleh AS. Presiden Obama pun pernah memblokir pengangkatan hakim karena keputusan yang tidak disetujui Washington.
Selama ini, memang AS banyak diuntungkan dengan adanya WTO – sejak 1995 hingga Maret 2017, AS memenangkan 91% kasus sengketa perdagangan di lembaga tersebut.
Mungkinkah AS benar-benar keluar dari WTO? Bisa saja. Meski kekuatan itu terletak di Kongres – tapi Presiden Trump dapat mengeluarkan deklarasi penarikan diri – kemudian menuntut otoritasnya untuk menerapkannya.
Belakangan, pada KTT G-20 di Buenos Aires, Argentina, para pemimpin ekonomi dunia mengakhiri pertemuan dua hari mereka pada 1 Desember dengan sebuah komunike yang mengakui bahwa badan perdagangan dunia itu perlu dikoreksi.
Para pemimpin ekonomi dunia sepakat untuk pertama kalinya mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berusia 23 tahun, mendukung Presiden Donald Trump yang telah berulang kali menyebut organisasi itu sebagai “bencana.”
Selain itu, komunike G-20 juga membahas meningkatnya kekhawatiran sehubungan dengan praktik pembiayaan, termasuk pendanaan infrastruktur, dan menyerukan kepada IMF untuk lebih transparan mengenai kewajiban utang publik dan swasta.
Terkait dengan masalah pembiayaan infrastruktur, Washington mengkritik rencana ambisius Beijing, Belt and Road Initiative (BRI). Terutama masalah “jebakan utang” bagi banyak negara berkembang di Asia Tengah dan Selatan dalam pembiayaan proyek-proyek konstruksi besar.
Washington tampaknya khawatir bila Beijing akan menggunakan “diplomasi utang” tersebut untuk meningkatkan pengaruh politik dan ekonominya atas negara lain, terutama untuk membungkam masalah pelanggaran HAM.
Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin sebelumnya telah memperingatkan tentang krisis utang yang menjulang di kawasan Asia-Pasifik. Mnuchin langsung menuding Cina sebagai “kreditur kedaulatan negara yang tidak transparan.”
Akhirnya para pemimpin G20 setuju untuk mengambil langkah-langkah guna mengatasi kerentanan utang di negara-negara berkembang dengan meningkatkan transparansi utang dan meningkatkan program pembiayaan berkelanjutan. (Agus Setiawan)
