NUSANTARANEWS.CO, Tangerang – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyampaikan, pembangunan pertanian yang berkelanjutan sesuai misi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa, termasuk Kepala Desa.
“Kepala Desa memegang peranan penting dalam swasembada pangan. Tanpa Kepala Desa pembangunan pertanian tidak akan berjalan. Jika ini terjadi maka ketahanan pangan terganggu”, ujar Amran dalam sambutannya pada acara Pelatihan dan Silaturahmi Pemerintah Desa se-Indonesia, di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Kamis (29/11/2018) kemarin dikutip dari keterangan tertulisnya.
Baca: Pembinaan Kepala Desa Terkait Tata Kelola Dana Desa
Kepala Desa, kata Amran, sebagai pemimpin penyelenggara Pemerintahan di Desa menjadi penggerak ekonomi desa. “Penentu adalah para kepala desa, jika kepala desa bergerak semua, maka kita akan jadi negara super power,” tukas Amran menyemangati 1.000 kepala desa seluruh Indonesia yang hadir.
Dalam upaya membangun dan menyejahterakan pedesaan secara komprehensif, pemerintah telah mengucurkan anggaran di tahun 2016 sebesar Rp 46,9 trilyun, meningkat di tahun 2017 sebesar Rp 68 trilyun dan Rp 73 trilyun di tahun 2018.
Terkait mekanisasi pertanian, sejak Oktober 2014 hingga April 2018, Kementan telah menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 370.378 unit, meliputi: Rice Transplanter, Combine Harvester, Dryer, Power Thresher, Corn Sheller dan Rice Milling Unit (RMU), traktor, dan pompa air.
Mekanisasi pertanian dapat menghemat biaya produksi sekitar 30 persen, dan menurunkan susut panen 10 persen. Mekanisasi menghemat biaya olah tanah, biaya tanam dan panen dari pola manual Rp 7,3 juta per hektare menjadi Rp 5,1 juta per hektare.
“Upaya-upaya ini telah menunjukkan hasil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan,” ujar Mentan.
Baca juga: Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa Terus Berlangsung
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Ketut Kariyasa menjelaskan sebagian besar penduduk yang tinggal di perdesaan adalah sebagai petani, di mana pendapatan utamanya lebih dari 70 persen berasal dari sektor pertanian.
Dengan memperhatikan beberapa indikator terkait dengan kesejahteraan petani, secara cepat dapat dilihat keberhasilan pembangunan pertanian yang dijalankan selama ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Berdasarkan data BPS yang dirilis secara nasional, NTUP tahun 2014 sebesar 106,05, 2015 menjadi 107,44, meningkat di tahun 2015 menjadi 109,83, Tahun 2017 dan 2018 sampai Bulan September juga membaik masing masing menjadi 110,03 dan 111,77. “Kenaikan NTUP ini menunjukkan betapa kesejahteraan petani membaik, NTUP lebih mencerminkan kelayakan usaha tani,” kata Kariyasa.
Membaiknya kesejahteraan petani juga didukung dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di perdesaan secara konsisten, baik secara absolut maupun presentase. “Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 17,94 juta jiwa atau 14,21%, dan pada Maret 2016 turun menjadi 17,67 juta jiwa atau 14,11%, dan pada bulan yang sama di 2017 turun lagi menjadi 13,93% atau 17,09 juta jiwa, dan Maret 2018 kembali turun menjadi 13,47% atau 15,81 juta jiwa,” jelas Kariyasa.
Sejak 2015, sambungnya, Kementan telah menjalankan berbagai program yang dapat mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan petani, termasuk mengalokasikan anggaran hingga 85 % ditahun 2018 untuk sarana produksi pertanian, seperti perbaikan jaringan irigasi, pembangunan embung, bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan benih unggul, subisdi pupuk, perluasan areal tanam, serta bantuan lainnya yang dapat berdampak pada peningkatan produksi pangan.
Pewarta: M. Yahya Suprabana
Editor: Achmad S.
