NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kabar murung menyelimuti perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2017. Jokowi dinilai dari awal tak memiliki konsep yang jelas dalam pembangunan.
“Hal ini bisa kita lihat dari jargon yang dibangun. Saat naik, pemerintah mengusung jargon Revolusi Mental, seolah itu akan jadi blue print kerja selama lima tahun. Tapi kemudian mereka bangun ternyata adalah infrastruktur fisik. Jadi, antara wacana yang diproduksi dengan praktik yang dikerjakan tidak nyambung,” kata Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon dalam catatan akhir tahun 2017, Jakarta, Sabtu (30/12/2017).
Semula, masyarakat Indonesia mengira Revolusi Mental itu sejenis gagasan people centered development-nya David Korten. Gagasan itu, kata Fadli, adalah kritik terhadap konsep pembangunan ekonomi yang berorientasi mengejar pertumbuhan dengan mengabaikan aspek pembangunan manusia dan lingkungan.
“Tapi dugaan itu ternyata keliru. Pemerintah sendiri kini bahkan tak pernah menyebut lagi jargon Revolusi Mental tersebut,” tukasnya.
Lebih absurd lagi, jargon pembangunan maritim. Idenya ingin mengembalikan kejayaan ekonomi maritim, tetapi yang dibangun justru jalan tol di darat.
“Lebih aneh lagi, pemerintah malah hendak melepas pengelolaan 20 pelabuhan ke pihak swasta,” ucapnya.
Lebih lanjut, kata politisi Gerindra, penggunaan dana publik untuk membangun jalan tol adalah hal ironis lainnya. Sebab, publik kemudian tetap harus membayar mahal untuk menggunakan jalan tol tersebut.
“Lihat saja ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang kemarin diresmikan Presiden, tarifnya mencapai Rp 14 ribu untuk panjang 12 km. Jadi, masyarakat harus membayar lebih dari seribu rupiah per kilometernya,” jelasnya.
“Bagi saya, inkonsistensi serta paradoks-paradoks itu menunjukkan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah selama aini sebenarnya memang tak punya konsep. Tak mengherankan jika sepanjang tahun 2017 ini rapor ekonomi pemerintah cukup buruk,” tandasnya. (red)
Editor: Eriec Dieda
