NUSANTARANEWS.CO – Jerman tetap mendukung ‘Solusi Dua Negara’ bagi penyelesaian konflik Israel=Palestina yang sudah berjalan puluhan tahun sejak abad ke-20. Di mana belakangan ini konflik Israel-Palestina kembali meningkat pada bulan Maret 2018, terutama dengan gerakan aksi protes mingguan rakyat Palestina di sepanjang perbatasan Gaza.
Selama beberapa dekade, bangsa Palestina telah mencari pengakuan diplomatik untuk negara merdeka mereka di wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur – di mana sebagian wilayah itu masih diduduki oleh Israel. Pemerintah Israel menolak mengakui Palestina sebagai entitas politik yang berdaulat dengan terus membangun pemukiman Yahudi di wilayah Palestina yang didudukinya, meskipun ada keberatan dari PBB.
Menyusul pernyataan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian yang mengecam rencana perdamaian Timur Tengah yang diprakarsai oleh AS sebagai pendekatan yang tidak akan memberikan ketenangan. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dalam sebuah konferensi pers di Amman mengatakan bahwa “solusi dua negara” harus dicapai melalui negosiasi, kutip Times Israel pada hari Minggu.
Senada dengan itu, Menlu Yordania, Ayman Safadi, membenarkan bahwa “solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memproklamirkan kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan pada 25 Maret 2019
Para pejabat Gedung Putih kini sibuk mencari dukungan bagi proposal perdamaian yang mereka “promosikan” sebagai “kesepakatan abad ini” yang akan digelar dalam Konferensi Perdamaian Timur Tengah di Bahrain pada 25-26 juni 2019.
Rencana ekonomi bernilai miliaran dolar itu diharapkan terkumpul melalui investasi dari mitra di kawasan itu, untuk mendukung pembangunan ekonomi Palestina jika kesepakatan tercapai, kutip CNN menurut seorang pejabat AS di bulan Mei.
Palestina sendiri telah menolak dengantegas rencana perdamaian AS dan mengatakan mereka tidak akan menghadiri “Konferensi Bahrain” dan mengatakan bahwa rencana perdamaian yang diusulkan itu lebih mendukung kepentingan Israel.
Presiden Otonomi Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa, “tidak akan menerima mediasi AS dalam konflik, setelah Washington mengungkapkan dukungannya secara sepihak dengan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018. Status kota suci telah lama dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan melalui negosiasi” kata Abbas.
Pada tahun 1947, PBB menyusun rencana untuk mengakhiri konflik dengan memberikan sebagian besar Tepi Barat dan Gaza kepada bangsa Palestina. Namun Israel terus menduduki wilayah itu hingga hari ini.
Komunitas internasional telah mengedepankan apa yang disebut solusi dua negara untuk penyelesaian konflik dengan memberikan kedua negara hak kemerdekaan, dan Palestina harus diakui sebagai negara berdaulat sesuai dengan perbatasan pra-1967. (Ban
