NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) di Provinsi Jatim pada 17 April mendatang harus berjalan aman dan demokratis.
Komitmen ini ditegaskannya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/Forkopimda yang terdiri dari Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim dan Ketua DPRD Jatim di hadapan sekitar 2.400 orang mulai dari Bupati/Walikota, Dandim, Kapolres, Ketua KPU, Bawaslu, Camat, Danramil dan Kapolsek se-Jatim saat memimpin Rapat Koordinasi/Rakor Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jatim Tahun 2019 di Surabaya, Senin (4/2/2019).
Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini meyakini, situasi politik dan keamanan di Jatim aman dan kondusif, apalagi didukung dengan sinergi kuat TNI dan Polri. Tidak hanya itu, situasi kondusif ini juga didukung mulai dari tingkat kecamatan yakni Camat, Kapolsek dan Danramil hingga sinergi tiga pilar plus di tingkat pedesaan yakni Kepala Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas ditambah dengan tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas).
“Silaturahmi adalah solusi komunikasi terbaik melalui musyawarah mufakat. Sehingga tiga pilar termasuk camat, kapolsek dan danramil adalah kata kunci kesejahteraan mulai di tingkat bawah,” katanya.
Di tingkat provinsi, lanjutnya, Forkopimda Jatim rutin melakukan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Untuk itu, ia berharap agar pendekatan ini juga dilakukan oleh camat beserta kapolsek dan danramil, termasuk mendengarkan suara rakyat. Bila suara masyarakat kecil ini didengar, maka nilai keadilan akan tumbuh dengan baik.
“Saya usul masalah yang ada di desa berhenti di kecamatan, jangan dinaikkan ke kabupaten atau provinsi. Agar isu politik tidak menjadi besar, serta bisa melokalisir kasus-kasus yang ada agar tidak menjadi besar,” katanya.Tidak hanya itu, menurutnya hubungan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan ketertiban dalam pembangunan saling berkorelasi positif dan saling mempengaruhi. Korelasi aspek-aspek ini sangat penting untuk membuat situasi di Jatim sangat kondusif, termasuk di bidang budaya dan religi yang berjalan berdampingan saling mendukung dan menguntungkan.
Lebih lanjut disampaikannya, angka partisipasi pemilih Jatim dalam pelaksanaan pemilihan legislatif tahun 2014 lalu sebanyak 74,76 persen dan pilpres 2014 sebanyak 72,4 persen. Sedangkan dalam pilgub tahun 2018 lalu, angka partisipasi pemilih di Jatim berjumlah 66,92 persen.
“Mari kita berkomitmen tahun ini angka partisipasi di Jatim ini bisa meningkat menjadi 80 persen. Dan semoga yang terpilih betul-betul mewakili masyarakat yang memilih,” katanya.Di akhir, Pakde Karwo menegaskan bahwa forum seperti ini sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Forkopimda menjadi basis untuk menyukseskan jalannya Pemilu. Sehingga bila bupati/walikota berhalangan hadir dalam forum ini, maka tugas wakil bupati/wakil walikota untuk mewakili, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepada kab/kota yang kepala daerahnya tidak hadir dalam forum ini, Pakde Karwo meminta untuk menyelenggarakan pertemuan seperti ini di tingkat kab/kota sebagai upaya konsolidasi bersama dengan kapolres dan dandim. Beberapa kab/kota tersebut yakni Kota Surabaya, Kab. Trenggalek, Kab. Ponorogo, Kota Blitar, Kab. Situbondo, Kab. Tuban dan Kab. Sumenep.
“Ini pertemuan penting, janji saat pelantikan adalah tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi harus disiplin. Pertemuan ini sangat serius jadi kita hormati kelembagaan ini,” katanya.
Pewarta: Setya
Editor: Alya Karen
