NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Jawa Timur siap mempertahankan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) kategori Mentor. Penghargaan mentor yang akan dipertahankan untuk ketiga kalinya tersebut merupakan upaya dalam mengkoordinasikan seluruh elemen masyarakat dengan pimpinan daerah pada bidang pengarustamaan gender (PUG).
“Kita siap mempertahankan penghargaan mentor APE untuk ketiga kalinya. Butuh perjuangan yang besar karena mempertahankan lebih sulit dibandingkan meraih penghargaan tersebut,” ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Jumadi saat memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Provinsi Jatim 2018 di Gedung Bappeda Provinsi Jatim, Jl Pahlawan, Selasa (4/9/2018).
Menurut Jumadi, arah kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Jatim, ditunjukkan dengan terus mendorong upaya penghapusan kesenjangan gender. Selain itu juga soal peningkatan dan perluasan jaringan usaha dan akses permodalan, mengoptimalkan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan hingga fasilitasi sarana dan prasarana.
Kondisi itu, telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28.b ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kemudian dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dengan 3 (tiga) hal yang menjadi arus utama yaitu pembangunan yang berkelanjutan, good governance dan gender.
Jatim, lanjutnya telah memiliki komitmen tinggi dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim Tahun 2014–2019. Salah satu strategi dari pembangunan di Jatim adalah pengarusutamaan gender yang dituangkan dalam penerbitan Pergub Jatim Nomor 66 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender.
Artinya, ini merupakan arahan bagi semua sektor di Jatim untuk menyusun program dan kegiatan responsif gender dengan untuk mengurangi isu-isu/ketidaksetaraan gender yang ada di bidangnya masing-masing.
Menurutnya, indikator penilaian keberhasilan pembangunan responsif gender dapat dilihat dari komitmen daerah dalam melaksanakan prasyarat gender diantaranya komitmen kepala daerah terhadap pembangunan responsif gender.
“Kita tahu, bahwa bapak Gubernur mempunyai perhatian besar terhadap permasalahan gender di Jatim ini,” tegasnya.
Pewarta: Setya N
Editor: Banyu Asqalani
