NUSANTARANEWS.CO – Meminjam istilah Megawati Soekarnoputri perihal kasus Ahok, “masalah satu orang, ribut sejagat”. Demikianlah gambaran dari situasi dan kondisi politik di ibukota, bahkan berdampak terhadap stabilitas hukum dan politik nasional.
Terbukti, semakin terulurnya proses hukum terhadap gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Aahok, membuat sejumlah orams Islam bereaksi. Baik aksi kata-kata atau opini lewat sosial media maupun lewat aksi demontrasi seperti yang terjadi pada tanggal 4 November 2016 lalu. Bahkan, rencananya akan terjadi aksi demonstrasi susulan pada tanggal 2 Desember 2016 mendatang.
Fenomena politik juga terjadi di tingkat DPR RI, dimana ketua DPR RI Ade Komarudin alias Akom dikabarkan akan diganti. Isu pergantian ketua DPR RI ini dipertanyakan oleh sejumlah pihak.
Jurubicara Jaringan ’98, Ricky Tamba menilai bahwa dalam rangka menggembosi aksi demonstrasi semakin tak bermutu. Hal itu, katanya, nampak oleh adanya fitnah dan isu yang bertebaran di medsos.
“Upaya menggembosi dan menghadang gerakan rakyat dan umat Islam semakin tak bermutu, banyak fitnah dan isu bertebaran, menambah kegaduhan pasca tuduhan makar terhadap rencana aksi damai 2 Desember mendatang,” ujar Ricky Tamba kepada media, Minggu (27/11/2016).
Jaringan ’98 menilai ada semacam ketakutan berlebihan menanggapi tuntutan pemenjaraan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah menjadi tersangka kasus pidana penistaan agama Islam. Bahkan, ditengarai isu pergantian Ketua DPR RI Ade Komarudin adalah bagian dari skenario pengamanan parlemen bila gerakan rakyat dan umat Islam membesar dan semakin kritis.
“Sampai sekarang kami tak menemui indikasi upaya makar yang ramai diperbincangkan, bahkan aksi damai yang disebut 212 kami yakini akan berlangsung damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada apa Ketua DPR mau diganti jelang aksi 212? Tak perlu takutlah akan kritik dan saran dari rakyat, apalagi sampai ngoyo mendorong pergantian pimpinan DPR agar tak terjadi isu akan ada Sidang Istimewa MPR dan upaya lain untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Terlebih, saat ini komposisi parlemen didominasi partai politik pendukung pemerintah,” tutur Ricky.
Jaringan ’98 menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar bertindak bijaksana dengan menemui para ulama dan tokoh yang menjadi motor saat aksi 212 untuk mendengarkan saran masukan dari mereka, serta menghindari bisikan dan gosip gelap yang malah hendak menikam mengkhianati presiden agar salah langkah.
“Musuh kita saat ini adalah kemiskinan, korupsi, narkoba serta infiltrasi penjajahan asing gaya baru nekolim neoliberalisme yang hendak menghancurkan NKRI tercinta. Bila Presiden Jokowi tegas dan serius mewujudkan janji Trisakti dan Nawacita, pasti rakyat akan selalu mendukung dan ikut komando presiden!” pungkas Ricky Tamba. (red-02)
