NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Tata ruang Jawa Timur sudah layaknya dirubah. Pasalnya sekarang ini sejumlah daerah di propinsi tersebut terjadi bencana.
Hal ini menjadi fokus Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim untuk memperjuangkan adanya perubahan tataruang tersebut.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait menegaskan pihaknya akan konsen bersama Fraksi Gerindra yang ada di Kabupaten/Kota, khususnya wilayah rawan bencana untuk bisa mengantisipasi bahkan mencegah bencana.
“Apalagi hari ini Jawa Timur sedang membahas perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah, red) dan beberapa kabupaten juga melakukan hal yang sama,” katanya, rabu (12/7/2023).
Langkah Fraksi Partai besutan Prabowo Subianto ini guna menyikapi pascabencana bencana longsor dan luapan aliran lahar Gunung Semeru.
Fraksi Gerindra DPRD Jatim, kata Gus Fawait, termasuk di Kabupaten/Kota akan diajak diskusi dan memperjuangkan kedepan pemerintah bisa membuat kebijakan yang bisa menghindari terjadinya bencana.
“Masalah hutan gundul sebetulnya kebijakan pemerintah. Terkait hutan gundul ini sebetulnya bisa dijadikan kebijakan yang tidak tunggal tapi berkesinambungan. Seperti pengentasan kemiskinan di wilayah perkebunan dan wilayah hutan,” terangnya.
Maka, lanjut Gus Fawait, memberdayakan masyarakat dalam mengentas kemiskinan sekaligus bisa melakukan penghijauan. “Pemberian bantuan bibit dan benih. Itu sekaligus bisa berkesinambungan dengan pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.
Pihaknya pun mengetahui banyak masyarakat yang ada di daerah rawan bencana. Berkesinambungan yang dimaksud adalah dengan kebijakan pendidikan dan UMKM.
“Kadang mereka yang ada di daerah rawan bencana itu mata pencaharian mereka ada di sana. Nah, kalau kita bisa melakukan pembinaan UMKM, membuat mereka pelatihan di dunia usaha tertentu kita juga bikin mereka lebih berpendidikan,” bebernya.
Menurut Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN), Fraksi Gerindra dalam pembahasan P-APBD 2023 dan APBD 2024, pihaknya akan lebih intens dan mendorong serta akan membuat kajian untuk dijadikan sebuah dasar kebijakan bagi pemprov Jatim bagi daerah yang rawan bencana untuk membuat kebijakan yang sistematis dan terukur untuk meminimalisir terjadinya bencana.
“Maka, mengatasi bencana memang kalau untuk menghadapi ketika terjadi itu jangka pendek. Tapi jangka menengah dan panjang ini harus betul-betul kita rumuskan di dalam sebuah kebijakan APBD, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ulasnya.
Gus Fawait pun mengapresiasi Pemprov Jatim yang dinilai cepat dan tanggap didalam menghadapi bencana di Lumajang kemarin. Menurutnya, bencana ini memang kejadian alam. “Tetapi, kalau kita lebih bisa melihat lebih dalam lagi memang ada kejadian alam seperti gunung meletus, erupsi gunung itu saya fikir terjadi alami tidak bisa kita hindari. Bisanya hanya meminimalisir korban dan pemulihan,” jelasnya.
Pihaknya juga turut berduka atas kejadian bencana alam tersebut. Atas bencana itu mengakibatkan beberapa warga meninggal dan sebagian warga juga mengungsi.
“Tentu kita doakan mudah-mudahan korban diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. InsyaAllah mereka syahid sebab orang meninggal karena bencana itu salah satu tanda orang meninggal dengan syahid,” pungkasnya.
Untuk diketahui, hujan yang mengguyur kawasan sekitar Gunung Semeru membuat enam kecamatan terdampak bencana alam tanah longsor dan banjir lahar, Jumat (7/7/2023). Kecamatan tersebut yaitu Pronojiwo, Tempursari, Candipuro, Pasirian, Tempeh, dan Pasrujambe.
Sebanyak tiga orang meninggal dalam rentetan bencana di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tersebut. Selain itu ribuan warga mengungsi karena banjir. (setya)
