Opini
Ironi Impor Cangkul di Negeri Agraris
Published
1 year agoon
Ilustrasi cangkul. (Foto: Shutterstock)
Ironi Impor Cangkul di Negeri Agraris. Indonesia adalah negara agraris yang menyerap tenaga kerja dalam sektor pertanian cukup tinggi. Kebutuhan akan alat pertanian juga kian meningkat. Kebutuhan cangkul di Indonesia setiap tahun mencapai 10 juta buah per tahun sehingga menjadi pasar potensial. Industri cangkul dalam negeri juga tersebar diseluruh Indonesia. Salah satunya di sentra kerajinan besi Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, menyatakan bahwa siap bersaing dengan serbuan produk mata cangkul impor dari Tiongkok. Bahkan, saat ini salah satu pengrajin di daerah tersebut, tengah melayani pesanan ribuan cangkul dari Jakarta. Sikap pemerintah pusat terkait impor cangkul tersebut, disayangkan para perajin Cibatu yang sudah puluhan tahun melayani pesanan berbagai kebutuhan petani di Indonesia.
Peresmian Pembukaan Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di JCC, Rabu (6/11) lalu, Presiden Joko Widodo terheran-heran lantaran mendapat informasi sejumlah barang masih diimpor, salah satunya cangkul. “Puluhan ribu-ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini industrinya yang sudah berkembang, benar cangkul harus impor? Enak banget itu negara yang barangnya kita impor,” tutur Jokowi.
Mengutip data BPS Jumat (15/11/2019), impor alat perkakas ini paling banyak berasal dari negara China. Nilainya melonjak cukup tajam sepanjang tahun ini. Dari data BPS terlihat bahwa impor cangkul asal China periode Januari-Oktober 2019 mencapai 297.437 Kg dengan nilai mencapai 106,062 ribu dolar AS. Angka ini melonjak hampir berkali-kali lipat jika dibandingkan tahun 2018 dimana impor cangkul asal China mencapai 78.100 Kg dengan nilai mencapai 33,889 ribu dolar AS.
Massifnya kran impor di sektor pertanian hari ini, jelas mengancam produksi rakyat dalam negeri. Hal ini juga semakin menunjukkan bahwa rezim ini bukanlah rezim yang berpihak dan serius mengurusi rakyat. Rezim neoliberal ini tidak ada bedanya dengan rezim sebelumnya bahkan lebih buruk lagi. Rezim hanya mementingkan kepentingan seglintir orang yang diuntungkan dibalik impor ini.
Pentingnya kita menyadari akar masalah hari ini, yaitu sistem kapitalisme liberalisme. Sistem pemerintahan buatan manusia yang berdasarkan pada hawa nafsu manusia, sang pembuat hukum. Prinsip rapuh libralisme ekonomi, invstasi asing, impor dan sebagainya inilah yang semakin memperdalam jurang kemiskinan rakyat. Sistem kapitalisme juga menjadikan orang-orang kaya mendominasi negara, menjadikan kekuasaan ada di dalam genggaman mereka.
Islam sebagai ideologi memiliki konsep lengkap dalam pengaturan kenegaraan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dalam negara Islam, kran impor sangat dibatasi dan diperhatikan. Negara akan berusaha memproduksi kebutuhan masyakatnya dalam negeri. SDM dilatih secara trampil untuk menghasilkan alat-alat yang canggih. Pendidikan di dalam negara Islam juga diberikan secara cuma-cuma, sehingga semua masyarakatnya adalah masyarakat yang terdidik, dan mampu membuat alat produksi sendiri. Segala kebutuhan masyarakat adalah hal utama yang diperhatikan oleh pemerintah.
Demikianlah sistem Islam yang sempurna mengatur masyarakat disegala lini kehidupan. Sistem ekonomi Islam juga sudah terbukti membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu saja ini akan terwujud jika Islam diterapkan secara kaffah di tengah-tengah kehidupan.
Penulis: Nikmatus Sa’adah, SP, pemerhati sosial-ekonomi, domisili di Tulungagung, Jatim
Catatan redaksi:Artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis seperti yang tertera dan tidak mewakili gagasan redaksi nusantaranews.co
You may like
Saksi Gen Halilintar Tak Disumpah, Nagaswara Ajukan Kasasi
Cegah COVID-19, Kades Rombasan Minta Masyarakat Pahami Gejala dan Pencegahannya
Cegah Covid-19, Bupati Sumenep Anggarkan 2,5 M, Termasuk Siapkan Ruang Isolasi Pesien
Picu Pupuk dan Gula Langka, DPR Desak Pemerintah Bubarkan Assosiasi Petani
Demo Ansharu Syariah Tolak Kekerasan Terhadap Muslim India
Tuntut Selesaikan Kasus Beras Oplosan BPNT, GMNI Demo Polres Sumenep
Terbaru
Banyuwangi Kekurangan SMA Dan SMK, Pranaya Yudha: Kebutuhan Mendesak Untuk Direalisasi
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Banyuwangi kekurangan SMA dan SMK, Pranaya Yudha: Kebutuhan mendesak untuk direalisasi. Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim...
TP PKK Pusat dan Daerah Diminta Bantu Pemerintah dalam Penyelesaian Covid-19 dan Stunting
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – TP PKK Pusat dan Daerah diminta bantu pemerintah dalam penyelesaian Covid-19 dan Stunting. Tim Penggerak Pemberdayaan dan...
Persiapan Personel Hadapi Pemilu 2024, PKB Jatim Gelar Muscab Serentak Se Jatim
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Persiapan personel hadapi Pemilu 2024, PKB Jatim gelar Muscab serentak Se Jatim. Sekretaris PKB Jatim Anik Maslachah...
Peringati Hari Kesatuan Gerak ke-49, Ketua Umum TP-PKK Tekankan Sinergitas
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Peringati Hari Kesatuan Gerak ke-49, Ketua Umum TP-PKK tekankan sinergitas. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan...
Infrastruktur Pesisir Tak Terurus, Pemprov Jatim Disebut Abaikan Perintah Undang-Undang
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Infrastruktur pesisir tak terurus, Pemprov Jatim disebut abaikan perintah undang-undang. Anggota Komisi B DPRD Jatim Rohani Siswanto,...