NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Tangapi keluhan masyarakat atas melambungnya harga gas elpiji 3 kg, sejumlah anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) Nunukan melakukan inspeksi mendadak (sidak ) ke tempat penyaluran hingga pengecer yang ada di Kota Nunukan.
“Hasilnya akan kita bawa ke heraing dengan salah satu LSM besok,” ujar Wakil Ketua DPRD Nunukan Irwan Sabri, Kamis (24/10/2019).
Diketahu dari Sidak anggota DPRD dari lintas Komisi 1 dan 2 diantaranya Danni Iskandar, Irwan Sabri, Andi Mutamir, Andre Pratama, Adama, Ina Amngaeni, Hendrawan dan Wilson tersebut menemukan harga yang bevariatif namun jauh diatas dari harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
“Karena perbedaan harga dari agen hingga pengecer ini benar-benar sangat terpaut jauh. Pantas saja sampai ke konsumen harganya melambung tinggi. Dan ini tak bisa ditolelir,” papar Irwan.
Diketahui, sebelum sidak ke agen yang resmi ditunjuk untuk menyalurkan gas elpiji bersubsidi 3 kg tersebut, angota wakil rakyat Nunukan itu terlebih dulu mendantangi kios – kios tempat para konsumen biasa menukarkan tabung gas kosong dengan tabung gas elpiji baru.
Dari kios-kios tersebut didapat informasi bahwa para konsumen gas epliji bersubsidi dengan harga Rp. 40 ribu setiap tabungnya karena untuk mendapatkannya dari para pemasok, mereka harus mengeluarkan biaya Rp. 35 ribu untuk satu tabung.
Sedangkan saat Sidak di agen resmi, diketahui bahwa pihaknya menyuply pangkalan gas elpiji tersebut dengan harga Rp. 14. 500 /3 kg atau setiap 1 tabung nya. Oleh pangkalan, dalam setiap tabungnya dijual Rp. 16. 500 kepada pihak-pihak pemasok.
“Dari sini sebernya kita sudah bisa menemukan dan mengetahui permasalahanya. Insha Allah dalam heraing besok , kita akan paparkan hal ini,” timpal Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan Andi Mutamir.
Diberitakan sebelumnya, unruk mendapatkan 1 tabung gas elpiji bersubsidi, masyarakat Nunukan harus membayar Rp 35 ribu hingga Rp 40 ribu. Menyikapi hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lidik Perbatasan (Libas) menduga adanya kartel dalam penyaluran gas yang dikhususkan untuk orang berkategori tak mampu tersebut.
Ketua Lidik Perbatasan, Fadli Wirakusuma mengungkapkan bahwa berdasarkan keluhan masyarakat, sering pula terjadi penyalah saluran sehingga gas elpiji yang seharusnya hanya untuk orang berekonomi lemah justru dinikmati pula oleh mereka yang ekonominya terbilang mapan.
“Selain dugaan adanya mavioso, penyaluranpun banyak yang tak tepat sasaran. Saya pernah serukan agar sebaiknya untuk memperoleh gas elpiji bersubsidi tersebut, harus yang mempunyai surat keterangan miskin,” katanya.
Pewarta: Eddy Santri
