NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Masih tingginya harga bawang putih di sejumlah pasar di Jatim salah satunya di Surabaya, mengundang perhatian Komisi B DPRD Jatim. Komisi yang membidangi perekonomian tersebut menilai peranp pemerintah kurang berpihak pada kepentingan rakyat
“Saya kira pemerintah lebih berpihak pada pemilik modal,” ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim, Yayuk Puji Rahayu saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (7/5/2019).
Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan tingginya harga bawang putih tersebut bukan karena tingginya permintaan yang meroket namun bukti tak ada keberpihakan pemerintah ke petani.
”Jika pemerintah memiliki keberpihakan pada petani bawang dalam negeri saya kira lonjakan harga tidak akan terjadi.kalo toh masih import bawang tentu harga bisa distabilkan karena konon harga bawang impor jauh lebih rendah,” sambungnya.
Yayuk mengatakan import bawang hanya menguntungkan pemilik modal karena di masyarakat harganya sangat tinggi.
”Buat apa import jika harga terus tinggi. Kenapa tidak memberi kemudahan saja bagi petani sendiri supaya bisa meningkatkan hasilnya supaya memenuhi kebutuhan sendiri bahkan saya yakin nantinya mampu untuk ekspor,” terangnya.
Ditambahkan oleh Yayuk, dirinya juga melihat tak ada niat dari pemerintah untuk menstabilkan harga bawang putih di pasar.
“Operasi pasar yang merata salah satunya bisa menstabilkan harga. Namun, buktinya saat ini masih tinggi sehingga tak ada niat pemerintah untuk menstabilkan harga,” ungkapnya.
Yayuk bahkan yakin, dalam waktu dekat dengan melihat fakta yang ada, selain bawang putih ada beberapa komoditi bahan pokok juga akan mengalami lonjakan kenaikan harga.
”Permainan harga tentunya ada di pemilik modal,” tutupnya.
Sekeda diketahui, bawang putih masih menjadi komoditas dengan kenaikan harga terparah, dengan harga rata-rata di pasar tradisional se-Indonesia, antara Rp 60 hingga Rp 70 ribu per kilogram. Harga tertinggi yakni di Banda Aceh yang menyentuh harga Rp 95 ribu per kilogram.
Pewarta: Setya N
Editor: Eriec Dieda
