NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Harga Ayam Peternak Turun Jadi Tugas dan Tanggungjawab Siapa? Pengamat Ekonomi jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM), Defiyan Cori mengatakan, salah satu sumber kemelut soal harga pangan saat ini adalah kurang tegasnya kementerian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Misalnya, fungsi dan tugas Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
Hal tersebut disampaikan Defiyan Cori terkait adanya kontroversi pangan akhir-akhir ini, terutama masalah penurunan harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di beberapa daerah sejak bulan Februari 2019 yang disebabkan oleh adanya kelebihan pasokan.
“Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sudah jelas mengatur apa saja fungsi dan tugas semua kementerian di negara kita,” kata Defiyan Cori. “Kementerian Pertanian, misalnya tugas pokoknya jelas menangani produksi pangan, sedangkan Kementerian Perdagangan mengurus terkait perdagangan dan harga baik di tingkat petani maupun konsumen,” tambahnya.
Baca juga: Harga Daging Ayam di Nunukan Anjlok
Lebih lanjut, Defiyan Cori yang juga dikenal sebagai Ekonom Konstitusi ini membeberkan, pengaturan fungsi dan tugas kementerian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertaniuan dan Perpres Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan. “Tugas dan fungsi masing-masing kementerian tersebut sebenarnya sudah jelas (clear), dan sudah sinkron,” jelasnya.
Defiyan Cori berpendapat, kelebihan produksi daging ayam ini harusnya kita tanggapi dengan positif. “Ini sebenarnya adalah langkah positif,bahwa Kementerian Pertanian telah mampu mendukung peningkatan produksi daging ayam di dalam negeri, daripada produksi kita kurang, nanti jatuh-jatuhnya akan impor lagi,” ujarnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia saat ini sebanyak 268.075 ribu jiwa, konsumsi per kapita 12,13 kg per tahun. Produksi daging ayam nasional tahun ini berdasarkan data dari Kementerian Pertanian sebanyak 3.647,81 ribu ton, sedangkan kebutuhan daging ayam nasional tahun ini mencapai 3.251,75 ribu ton, sehingga mengalami surplus sebanyak 396,06 ribu ton.
“Kelebihan produksi ini harusnya diikuti dengan upaya meningkatkan ekspor unggas dan produk unggas ke berbagai negara”, kata Defiyan Cori. “Nah ini kan harusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan untuk terus mendorong ekspor, melalui atase-atase perdagangannya yang ditugaskan di beberapa negara”, ujarnya.
Lebih lanjut Ia beranggapan bahwa selama ini Kemendag hanya fokus melakukan pengaturan harga acuan di tingkat konsumen. “Begitu harga di tingkat konsumen naik, pemerintah langsung turun tangan melakukan operasi pasar, atau bahkan jika produksi kurang langsung dipenuhi dengan impor,” ungkapnya.
Sedangkan menurutnya, di saat kondisi harga di tingkat peternak di bawah penetapan harga acuan belum ada kebijakan khusus untuk merespon fenomena tersebut. “Inilah yang perlu disinergikan untuk memformulasikan kebijakan yang tepat, manakala harga acuan baik di level petani maupun konsumen dibawah atau di atas harga acuan yang ditetapkan,” ucap Defiyan Cori. “Tentunya dalam hal ini Kementerian Perdagangan mempunyai peran penting terkait informasi dan stabilisasi harga,” tambahnya.
Lebih lanjut, Defian Cory mengatakan bahwa daging ayam berdasarkan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 merupakan satu diantara jenis bahan pangan pokok yang perlu dijaga ketersediaan dan stabilisasi harganya. Menurutnya, sebagian besar penduduk Indonesia saat ini sudah terbiasa mengkonsumsi daging ayam sebagai salah satu sumber protein hewani setiap hari. “Sudah semestinya, barang kebutuhan pokok dan barang penting yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya daging ayam menjadi perhatian pemerintah dalam mengatur ketersediaan dan stabilisasi harga,” pungkasnya.
(gdn)
Editor: Achmad S
