NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Pulahan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Ekstra Mahasiswa Parlemen (Gempar) menggelar aksi domontrasi didepan Kantor Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemudah dan Olahraga (Disparbudpora) para mahasiswa tersebut mempertanyakan Tanda Dafatar Usaha Prawisata (TDUP), Selasa (6/3/2018).
Para aktivis Gempar datang dari arah barat Taman Bunga (TB) Sumenep menuju kantor Disparbudpora sambil menyanyikan lagu-lagu perjungan. Sesampainya di depan Kantor Disparbudpora para mahasiswa bergantian berorasi menyampaikan beberapa keluhan terkait kondisi destinasi wisata yang sampai saat ini belum punya TDUP. Serta mahasiswa menganggap destinasi wisata yang dikelola pemerintah tidak jelas grand design-nya.
Menurut Moh. Taufiq Korlap aksi, detinasi wisata di Sumenep tidak jelas peruntukannya, apalagi terendus sampai detik ini ada beberapa tempat wisata tidak memiliki TDUP. Jika tempat wisata tidak ada TDUP, maka hal tersebut merupakan membohongan publik terhadap para wisatawan yang hendak berkunjung ke Sumenep.
“Sampai detik ini perlu dipertanyakan keseriusan pemerintah dalam hal ini Kadisparbudpora dalam mengelola destinasi wisata. Katanya Visit 2018, kok hingga kini belum ada persiapan yang maksimal,” ucap Taufiq.
Dia juga menyampaikan terkait pemberdayaan masyarakat yang menjadi objek wisata. Menurutnya, sampai saat ini tidak ada kejelasan. Seharusnya masyarakat di tempat destinasi wisata ada pemberdayaan ekonomi sehingga saat para wisatawan berkunjung mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Sementara, Kabid Pariwisata Disparbudpora Sumenep, Ahmad Khalili yang mewakili Sufianto sama sekali tidak menampik tudingan aktivis mahasiswa tersebut. Namun, pihaknya beralibi jika mengacu pada RIPDA wisata Sumenep saat ini, diakuinya memang berbasis masyarakat. Maka dia meminta agar masyarakat bersama pemerintah untuk berperan aktif mengawal terciptanya tempat wisata yang aman dan nyaman.
“Maka saya berharap kepada masyarakat untuk ikut bersama membangun tempat wisata di Sumenep lebih baik. Karena disadari atau tidak kita semua punya tanggung jawab, pemerintah hanya memfasilitasi,” ucapnya.
Khalili juga tidak menafikan terkait banyaknya tempat wisata yang belum mempunya TDUP. Namun, semua ini sudah proses. Karena banyak pengelola destinasi wisata sering menyepelekan TDUP.
“Jika dipersentasekan objek wisata yang belum punya TDUP hampir 80 persen. Maka dalam hal ini Disparbudpora terus mendorong agar pengelola wisata sadar dengan keberadaan TDUP,” jelasnya.
Pewarta: Mahdi Alhabib
Editor: Eriec Dieda
