NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Senin 28 Agustus 2023, bertempat di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kab. Nunukan,Jl. Ujang Dewa, Sedadap, Nunukan, DPRD Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Paripurna Ke 8 Masa Persidangan I – Tahun Sidang 2023-2024 tentang Pandangan Umum DPRD Terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan Atas Raperda Tentang Perubahan APBD T.A. 2023.
Dalam Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Rahma Leppa dan dihadiri unsur Forkopimda Nunukan tersebut, Juru Bicara Fraksi PKS, Andre Pratama menyampaikan pandangan Frkasinya.
“Fraksi PKS meminta pemerintah memastikan anggaran agar anggaran jaminan BPJS untuk PBI ditambah pada APBD perubahan 2023,” ujar Andre.
Lamjut Andre, Fraksi PKS minta penanganan segera infrastruktur prioritas seperti jembatan menuju Dermaga Sungai Bolong, Perencanaan atau DED Dermaga Pelabuhan Bambangan, Pelabuhan Binalawan, Pelabuhan Sungai Jepun dengan menggunakan material yang tahan lama dan untuk pekerjaan konstruksinya dikerjakan dan dianggarkan pada tahun 2024.
Perlu adanya master plan dan perencanaan serta ketersediaan lahan untuk membangun pelabuhan khusus bongkar muat untuk tabung LPG dan BBM di Pulau Nunukan dan hal ini bisa dimulai pada APBD perubahan tahun 2023 ini.
“Membuat skala prioritas terhadap rencana kerja pekerjaan PL (penunjukan langsung) pada APBD perubahan 2023,” jelasnya.
PKS juga minta APBD P 2023 dapat meningkatkan anggaran pada sektor perikanan dan pertanian serta dukungan terhadap masyarakat petani dan rumput laut serta nelayan.
Untuk meningkatkan OPD pelayanan publik fraksi PKS menginginkan penambahan mesin cetak e-KTP minimal sebanyak 3 unit dan e- KIA sebanyak 2 unit pada Dinas Dukcapil Nunukan.
Selain itu, PKS minta agar pemerintah memastikan kesiapan anggaran pada OPD terkait termasuk PDAM dalam hal menghadapi adanya perubahan iklim ekstrem.
Khusus di bidang kesehatan, sepertinya kita ketahui anggaran Kementerian Kesehatan tahun ini terjadi peningkatan yang cukup besar.kkami dari Fraksi PKS berharap dengan adanya peningkatan anggaran kesehatan tersebut bisa dirasakan merata oleh tenaga kesehatan dan tenaga Puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Nunukan. Khususnya di wilayah Kabudaya dan Krayan fasilitas Puskesmas dan tunjangan tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan sangatlah minim dibanding dengan wilayah kerja mereka dengan kondisi geografis serta serta keterbatasan.
“Fraksi PKS meminta pembayaran seluruh hutang kepada pihak ketiga pada tahun anggaran-anggaran sebelumnya agar bisa diselesaikan pada APBD perubahan 2023,” tandasnya. (ES)
