NUSANTARANEWS.CO – Ketua Umum Forum Konstitusi dan Demokrasi (Fokdem) Ismadani Rofiul Ulya menilai wacana tentang rencana pemerintah membuat sertifikasi penceramah khutbah Jum’at mengada-ada.
Menurut Ismadani, jika pemerintah terlalu memainkan peran dalam hal teknis keagamaan akan mereduksi fungsi ormas keagamaan dan membatasi hak konstitusional warga negara Republik Indonesia.
“Masalah agama memang menjadi isu yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim 95%. Oleh karenanya pemerintah juga pejabat publik harus hati-hati ketika menggunakan agama sebagai tujuan tertentu,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Nusantaranews, Jum’at (3/2/2017).
Ia menambahkan bahwa Islam di Indonesia tidaklah satu warna, namun dibungkus dalam kebhinekaan bangsa. “Maka tugas negara adalah menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah sesuai dengan nilai nilai agama,” terangnya.
Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menerangkan bahwa pemerintah menginginkan adanya sertifikasi bagi khatib Jum’at agar tidak ada hasutan, provokasi yang dapat memecah belah umat dan NKRI.
“Sebenarnya maksudnya baik, namun ketika kebijakan sudah terlegitimasi maka akan ada konsekuensi hukum yang mengikutinya. Selain konsekuensi hukum tentu akan ada kontruksi persepsi dalam masyarakat seiring pemberlakuan sertifikasi. Implikasi jangka panjang tersebut yang harus dipertimbangkan pemerintah untuk meninjau kembali pemberlakuan sertifikasi,” ungkap Ismadani.
“Bapak Guru Bangsa kita Gus Dur sejak lama berusaha memisahkan antara agama dan negara sehingga NU ketika saat dipimpin beliau memutuskan kembali ke Khittah 1926,” tandasnya. Karenanya Fokdem menyarankan kepada pemerintah untuk meninjau ulang sertifikasi khatib. Sebaiknya untuk masalah agama dikembalikan kepada ormas keagamaan yang sudah terpercaya seperti NU dan Muhammadiyah. (Red-01/emka)
