NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ekonom senior Faisal Basri mengatakan biofuel yang dikeluarkan pemerintah melalui Program B20/B30 dinilai tak bisa menjadi solusi untuk mengatasi ancaman defisit energi yang sudah di depan mata.
Dengan tren semakin tingginya konsumsi energi nasional dan menurunnya produksi energi, ia memperkirakan dua tahun ke depan Indonesia mulai mengalami defisit energi.
“Apakah biofuel jadi solusi? Tampaknya tidak. Program B20/B30 secara langsung tentu saja mengurangi impor solar sekitar 20-30 persen jika program itu terlaksana 100 persen. Namun, ekspor CPO tentu saja juga turun, sehingga efek netonya tak sebesar yang dikatakan pemerintah,” ujar Faisal Basri dalam diskusi online bertajuk Problem Defisit Migas dan PR ke Depan yang diadakan INDEF, pada Minggu (28/7/2019).
Kemudian yang perlu diingat lanjut dia, Program B20/B30 dilatarbelakangi oleh tekanan Eropa atas sawit nasional. Selain itu, pemanfaatan kapasitas produksi prabrik biofuel di Indonesia disebutnya juga sangat rendah, hanya sekitar 35 persen.
“Pemain terbesar adalah Wilmar Group yang menguasai hampir sepertiga kapasitas terpasang. Bisnis ini dijamin untung karena memperoleh subsidi dari pemerintah lewat dana sawit,” jelasnya.
Faisal mengatakan, hampir 100 persen dana sawit mengalir ke pengusaha besar. Dan ironinya, hal itu justru tak sampai 2 persen menetes ke petani sawit untuk peremajaan.
Sekedar tambahan informasi lanjut Faisal, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.152/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas PMK No.81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Umum Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit selama harga CPO di bawah 570 dolar Amerika Serikat (AS) per ton, tarif ditetapkan 0 dolar AS. Namun, jika harga CPO 570 – 619 dolar AS per ton, maka tarif bervariasi dari 5 sampai 25 dolar AS. Bila harga CPO diatas 619 dolar AS per ton, maka tarif bervariasi antara 20 sampai 50 dolar AS.
Pewarta: Romandhon
