NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mengenai pidato Prabowo Subianto tentang hilangnya Indonesia di tahun 2030 sebenarnya adalah early warning (peringatan dini) bagi Indonesia untuk segera melakukan standing position. Kita tentu tak ingin Indonesia menjadi negara gagal.
Memasuki situasi batas seperti saat ini, sebenarnya Indonesia dihadapkan pada dua pilihan ektrem. Pertama, Indonesia bangkit menjadi salah satu pemain utama di Pasifik. Atau kedua, Indonesia tenggelam ditelan arus globalisasi.
Dalam hal ini tidak ada yang salah dengan pidato Prabowo Subianto. Saat memberikan kuliah umum di FEB UI, Prabowo mengingatkan bahwa ekonomi merupakan tulang punggung kekuatan sebuah bangsa. Ekonomi lanjut Prabowo tak bisa dipisahkan dari geopolitik dunia.
Belajar dari runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, hal paling mendasar pemicunya adalah kemiskinan dan lemahnya kekuatan ekonomi negara tersebut. Dibanding dengan negara-negara Blok Barat yang dipimpin Amerika, taraf hidup sebagai indikator kemajuan ekonomi, negara-negara sosialis-komunis sangat tertinggal jauh kala itu.
Baca Juga:
Soal Pidato 2030 Indonesia Bubar, Prabowo: Jangan Anggap Enteng
Kekuatan Novel Fiksi Ghost Fleet Tak Boleh Diremehkan
Perekonomian di Uni Soviet sendiri pada waktu itu menerapkan sistem sosialis sebagai dampak dari ideologi yang dianut pemerintah. Karena memilih ideologi tersebut, segala hal yang berurusan dengan proses ekonomi dilakukan sendiri oleh pemerintah. Tanpa memberikan ruang kepada masyarakat biasa (swasta) untuk mengembangkan ekonomi.
Selain faktor kemiskinan dan ekonomi, sumber petaka dari kehancuran Uni Soviet adalah ancaman dari keberagaman budaya. Dalam hal ini Indonesia bisa belajar dari negara eks Rusia tersebut. Bahwa ketidakmampuan dalam mempertahankan keberagaman budaya dalam bingkai kesatuan, bisa menjadi malapetaka.
Pertanyaannya, apakah Indonesia saat ini juga tidak sedang dibayang-bayangi ancaman keberagaman? 27 Januari 2018 lalu, Kepala Staf Operasi Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Mayor Jenderal G Lekkagak Telenggen secara resmi telah mengumumkan prinsip-prinsip perang untuk tempur melawan Tentara Nasional Indonesia. Artinya apa? Kasus OPM (Organisasi Papua Merdeka) menunjukkan bagaimana persatuan dan kesatuan tengah dalam ancaman.
Hilangnya Kedaulatan
Dalam hal ini, pernyataan Prabowo tentang hilangnya Indonesia, jangan diartikan sebagai hancurnya Indonesia, melainkan hilangnya sebuah kedaulatan sebagai sebuah bangsa. Namun sangat disayangkan, ketika pendekatan strategic ini justru ditanggapi ‘nyinyir’.
Sebagai contoh, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, Indonesia termasuk negara gagal dalam mengelola era digital. Apakah Indonesia akan mengulang hal serupa? Sebagaimana diketahui, bom narkoba, kemiskinan dan korupsi merajalela. Tragisnya untuk kekayaan 4 orang Indonesia setara dengan 100 juta penduduk Indonesia.
International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) dalam risetnya di tahun 2017, menemukan fakta mengejutkan tentang ketimpangan sosial yang terus mengalami kenaikan. Indeks ketimpangan yang semula 4,4 naik menjadi 5,6. Angka ini tergolong tinggi.
Begitupun dengan pengusaan tanah di Indonesia, 80 persen tanah dikuasai 1 persen rakyat. Sebagai contoh, pemerintah telah mengalokasikan tanah dalam bentuk kontrak kerjasama migas (KKS) seluas 95 juta hektare. Sebagian besar di darat yakni sebanyak 60 % dari total KKS atau sekitar 57 juta hektare. Kontrak tambang mineral dan batubara seluas 40 juta hektare. Selanjutnya hak penguasaan tanah yang diberikan dalam bentuk ijin perkebunan sawit 13 juta hektare, ijin kehutanan dalam bentuk HPH, HTI dan HTR seluas 30 juta hektare.
Itu artinya, sebuah perusahaan swasta milik taipan (asing) bisa menguasai lahan mencapai 2,5 juta hektare. Sementara saat ini, ada puluhan taipan besar di tanah air dengan skala penguasaan tanah yang sangat luas.
Jika hal-hal semacam itu tidak segera dikendalikan, bukan tidak mungkin semua tanah di Indonesia tergadaikan ke tangan asing. Sebab, kekayaan sebuah negara yang sesungguhnya adalah tanah.
Sebagai bangsa yang besar dengan berlimpah sumber daya alam, Indonesia menjadi incaran banyak negara. Potensi alam inilah yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, apalagi Indonesia masuk dalam lima besar di daftar negara yang memiliki kekayaan alam terbesar dunia.
Indikasi-indikasi Indonesia akan menuju negara gagal tampak dengan lemahnya kadaulatan NKRI. Ketidakmampuan dalam pengelolaan ekonomi serta kian tak terkendalikannya utang luar negeri bisa menyeret Indonesia ke dalam failed state.
Sebagian orang mungkin akan berpikir, bahwa novel Ghost Fleet mengada-ada. Tapi lihatlah situasi ekonomi kita saat ini. Beras, bawang, garam dan sederet kebutuhan pokok diperoleh dari impor. Tentu, kita tak ingin, Indonesia ter-Zimbabwe-kan atau ter-Yunani-kan bukan?
Belum lagi, dengan ditetapkannya kebijakan tax amnesty merupakan sinyal bagaimana Indoensia tengah limbung. Sebab kebijakan tax amnesty hanya ditempuh oleh negara-negara gagal.
Dengan begitu, bukan tidak mungkin, tahun 2030, Indonesia benar-benar kehilangan kedaulatannya sebagai bangsa. Mengingat pertarungan masa depan adalah pertarungan ekonomi.
Novel fiksi ilmiah Ghost Fleet yang ditulis dua ahli geopolitik Amerika tentu tak sekedar hasil imajanasi an sich. Melainkan juga berbaris riset data. Untuk mendapatkan gambaran tentang tatanan masa depan global secara komprehensif.
Pada tahun 1968, seorang ahli ekonomi asal Rusia, Gunnar Myrdal peraih nobel, menulis buku The Asian Drama. Dimana tahun 1968, dia meramal kelak yang akan bangkit itu Korea, Jepang, Thaiwan, Hongkong, Singapura, Cina dan Vietnam. Dan saat ini negara-negara yang disebut oleh Gunnar Myrdal terbukti tengah merajai Asia.
Editor: Romadhon
