Berita UtamaEkonomiLintas NusaTerbaru

DPRD Nunukan Vasilitasi RDP Asosiasi Petani Rumput Laut

DPRD Nunukan Vasilitasi RDP Asosiasi Petani Rumput Laut
Foto: RDP yang digelar DPRD Nunukan dan Asosialsi Petani Rumpu Laut, Senin (15/6/2024).

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Rendahnya harga jual rumput laut menjadi keluhan semua pembudidaya rumput laut di Nunukan, Kalimantan Utara. Asosiasi Petani Rumput Laut (APRL) Kabupaten Nunukan pun berupaya mengadu ke DPRD Kabupaten Nunukan.

Melalui Rapat Dengar Pendapat yang digelar di ruang Ambalat pada Senin (15/6/2024) para petani rumput laut yang didampingi EK Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) ini pun menyampaikan uneg-unegnya.

Koordinator aksi, Sultan mengatakan, dulunya harga rumput laut bisa mencapai harga Rp 42 ribu per kilogram, namun dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini, harga terus mengalami penurunan hingga menyentuh harga Rp 7 ribu per kg.

“Turunnya harga rumput laut ini membuat sejumlah petani mengalami kebangkrutan dan bahkan harus gulung tikar,” kata Sultan.

Dengan kondisi ini, para pembudidaya meminta kepada Pemerintah daerah dan DPRD Nunukan untuk membuat tim ekonomi untuk mengatasi persoalan ini dengan menggandeng Asosiasi Pengusaha Rumput Laut (APRL) Nunukan.

Baca Juga:  DPRD Nunukan Fasilitasi RDP Pembudidaya dan Pemukat Rumput Laut

Menurutnya, rusaknya harga rumput laut di Nunukan juga disebabkan oleh tata niaga. Sehingga pihaknya meminta kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata niaga agar bisa memperbaiki kembali harga rumput laut di Nunukan.

Selain itu, saat ini lagi marak terjadi pencurian dan pemotongan jangkar rumput laut milik petani, bahkan ia mengaku jika hampir semua pembudidaya mengeluhkan hal yang sama. Pasalnya, akibat pondasi rumput laut yang dicuri, para petani harus mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.

Pihaknya meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dapat turun ke lapangan melakukan penindakan dan mencari solusi terkait persoalan ini. Sebab jika tidak dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan para petani yang mengalami kerugian akan melakukan tindak sendiri dengan main hakim sendiri.

“Aparat harus tindak pemukat-pemukat jangkar ini, karena ini sangat merusak sekali. Karena kalau ini biarkan akan terjadi konflik di masyarakat,” ungkapnya.

Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha, UMKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUMKPP) Nunukan, Dior Frames menjelaskan anjloknya harga rumput laut ke angka Rp7000/kilogram disebabkan oleh turunnya permintaan baik skala dunia maupun dalam negeri.

Baca Juga:  HUT TNI Ke 79: Jajaran TNI di Nunukan dan NTC Gelar Trabas Gembira

“Pemerintah dan Asosiasi Pedagang Rumput Laut (APRL) Nunukan sedang membentuk tim bersama penanganan pengiriman rumput laut ke luar daerah,” katanya.

Sementara itu, menanggapi maraknya pencurian rumput laut, Danlanal Nunukan, Letkol Laut (P) Handoyo mengungkapkan bahwa TNI AL memang bertugas mengawasi perairan, namun terhadap maraknya aksi pencurian rumput laur, Lanal Nunukan mengawasi kesulitan karena tidak mengetahui siapa pemilk sebenarnya dari masing-masing pondasi rumput laut

“Untuk itu, saya minta agar para pembudidaya rumput laut dapat berkerjama dengan cara mendata nama pemilik pondasi rumput laut sehingha saat patroli akan diketahui apakah yang bersangkutan sebagai pemilk atau bukan,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andre Pratama menilai DPRD Nunukan kurang sepakat apabila ada oknum-oknum yang membawa orang pabrik diluar Nunukan melakukan monopoli harga.

“Seharusnya para pengusaha lokal diberdayakan untuk membeli rumput laut di Nunukan,” tegasnya.

Andre pun minta Tim Ekonomi proteksi dengan produk harus tegas terhadap eksportir. Apabila tidak punya SIUP pengelolaan dan pemasaran hendaknya jangan diberi hak membeli rumput lau di Nunukan.

Baca Juga:  Pasukan Prancis Berlatih untuk Berperang dengan Rusia di Rumania

Ia juga minta kepada Dinas Perikanan agar bersurat kepada Gubernur Kaltara mengenai kewajiban fungsi Tim Pengawas Provinsi. DPRD Nunukan menyayangkan angaran yang digelontorkan cukup besar namun aksi tidak maksimal.

“Asosiasi petani rumput laut itu wajib dilibatkan dalam tim Satgas pengendalian harga supaya tidak ada agi fitnah bahwa ini hanya dikendalikan pemerintah dan keinginannya Asosiasi Pedagang,” tegasnya. (ES)

Related Posts

1 of 121