NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Jatim mempertanyakan komitmen Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terhadap kepada petani. Alasannya, alokasi anggaran untuk pengadaan alat-alat pertanian bagi petani Jatim dari APBD Jatim 2019 sebesar Rp 30 M dipangkas menjadi Rp 1,5 M dalam APBD Jatim 2020.
Sekedar diketahui,Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai menyampaikan Nota Keuangan Rencana APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 di hadapan sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (25/10) mengatakan untuk tahun 2020 alokasi anggaran pertanian total Rp 176,7 miliar. Melalui Dinas Perkebunan sebesar Rp 75,3 miliar, sedangkan melalui Dinas Peternakan Rp 101,4 miliar.
Program tersebur diarahkan untuk menunjang program Jatim Agro yang diprioritaskan untuk pengembangan budidaya kopi, tembakau dan kakao, serta penerapan tehnologi pakan termasuk pembinaan dan pengawasan mutu pakan.
“Ketika dalam sidang Paripurna penyampaian nota keuangan Randangan Peraturan Daerah yang digelar kemarin Jumat (25/10/2019) disampaikan kalau alokasi anggaran untuk pengadaan alat pertanian di Jatim yang akan diserahkan langsung ke petani melalui dana hibah di tahun 2020 sebesar Rp 1,5 M. Kami prihatin sekali adanya penurunan tersebut. Padahal di tahun 2019 sudah dialokasikan dana tersebut sebesar Rp 30 M. Inikan jelas sekali turunnya secara drastis. Disisi lain APBD Jatim tahun 2020 sekitar Rp 33,7 Triliun,” ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Amar Saifudin saat dikonfirmasi, Sabtu (27/10/2019).
Dikatakan oleh Amar, pihaknya menyebut secara terang-terangan Gubernur tak berpihak ke petani mengingat sampai saat ini Jatim adalah lumbung padi nasional dan sentra pertanian nasional.
“Harusnya tiap tahun meningkat bukannya malah dikurangi,”l anjut mantan Wabup Lamongan ini.
Mantan Ketua FPAN DPRD Jatim ini mengungkapkan pihaknya berharap ke depannya gubernur tak mengurangi perhatiannya terhadap petani di Jatim. “ Petani juga harus diberi kesejahteraan jangan dibiarkan saja,”tutupnya.
Pewarta: Setya
