NusantaraNews.co, Jakarta – Proyek pengadaan lampu LED oleh Dinas Perindustrian dan Energy(PE) DKI Jakarta dananya bersumber dari APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2016. Pelaksanaannya tertera sebagai proyek pengadaan penyedia barang dan jasa melalui E-purchasing/E-Katalog, yakni pemasangan lampu LED dengan smart system sebesar Rp 770 milyar untuk pemasangan di 89.417 titik. Pemenang tender dari proyek ini adalah PT Philip Indonesia.
Informasi tersebut mencuat setelah diungkapkan oleh LSM Gamitra bekerja sama dengan LSM PPHK, dan kemudian dilaporkan ke kejaksaan tinggi DKI Jakarta, Senin pekan lalu.
“Kami sudah melaporkan semua kejanggalan hasil temuan kami tentang proyek PJU itu ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, ya demi tegaknya supremasi hukum. Kasus ini harus dibongkar dan dituntaskan,” tutur Sabam Pakpahan Direktur Eksekutif LSM Gamitra di Kantornya, Jakarta Timur, Kamis, (7/9/2017).
Menurut Sabam, ada dua hal yang dia laporkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tentang proyek tersebut, pertama: tentang adanya indikasi kolusi dalam proses lelang proyek ini yang memenangkan PT Philips Indonesia yang pabriknya sudah tutup di Surabaya. Dari proses itu saja ada peluang terjadinya dugaan korupsi. Kedua, tentang adanya pemborosan anggaran dalam proyek ini, serta adanya dugaan monopoli.
Hal itulah yang kami laporkan ke Kejaksaan Tinggi, kami berharap segera menangani perkara ini,” tukasnya.
Sementara itu, ketika di mintai komentar tentang kasus tersebut, Wakil Ketua DPRD H Lulung mengatakan bahwa pekerjaan pengadaan lampu LED untuk Penerangan Jalan Umum, sudah semestinya memenuhi prinsip prinsip efesiensi, akuntabilitas dan transparansi.
Selain itu, lanjut Lulung, juga perlu diadakan study kelayakan terhadap berbagai komponen maupun titik titik pemasangannya.
“Nah kalau proyek tersebut, prosesnya sudah ada indikasi monopoly secara sepihak, maka akan berpeluang munculnya dugaan korupsi maupun dugaan kolusi,yang dapat merugikan negara,”tutur H Lulung Lunggana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kabar tidak sedap tentang proyek pengadaan lampu untuk PJU yg pembiayaannya dari APBD tahun 2016 sudah terdengar santer dari hasil laporan keuangan BPK tahun 2016, nah kalau sekarang ada masyarakat menemukan lagi kejanggalan pada proyek pengadaan PJU bernilai Rp700milyar dengan pemenang tender nya adalah PT Philips Indonesia yg menurut informasi pabriknya sudah tutup di Surabaya.
“ini proyek aneh, anggaran nya Rp700milyar, pelaksana proyek nya perusahaan yg pabriknya sudah tutup, Saya rasa ini patut di telusuri, ya, kalau perlu di buat Pansus atau team khusus untuk membongkar ada apa di balik semua ini,” tegasnya.
Ia pun menambahkan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan anggota DPRD lainnya untuk menyingkap tabir di balik proyek yang berada di Dinas Perindustrian & Energy DKI Jakarta itu.
“ya, tentunya kita obrolin terlbh dahulu dengan rekan rekan DPRD lainnya siapa tau mereka punya tambahan informasi soal proyek tersebut, ya tunggu gebrakan dari dewan,jangan terburu-burulah, ok,” pungkas Lulung. (IDG)
Editor: Ach. Sulaiman
