NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo harus menurunkan nilai tukar rupiah. Ini merupakan janji kampanye Jokowi. Di tahun keempat kepemimpinan Jokowi-JK, nilai tukar rupiah merosot tajam. Pada September 2018, rupiah merosot hingga menyentuh angka Rp 15.000 per USD. Pelemahan rupiah ini bahkan terjadi berturut-turut seiring semakin habisnya masa kepemimpinan bekas walikota Solo tersebut.
Menurunkan nilai tukar rupiah hingga Rp 10.000 per USD adalah janji kampanye Jokowi-JK. Bahkan sebelum terpilih pada 2014 silam, para ekonom Jokowi sesumbar posisi rupiah bakal tembus Rp 10.000 per USD, sembari menuding bila rivalnya terpilih rupiah bakal tembus Rp 13.000 per dolar.
Melemahnya nilai tukar rupiah tentu memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Dalam APBN 2018, nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp 13.400 per USD.
Sejumlah faktor yang disebut-sebut menjadi penyebab utama merosotnya nilai tukar rupiah di antaranya krisis Turki, krisis Argentina, kenaikan suku bungan The Fed, perang dagang AS-China serta tekanan domestik tanah air.
Di level domestik, neraca perdagangan Indonesia terus mengalami defisit. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi neraca perdagangan hingga Juli 2018 lalu mengalami defisit sebesar Rp 2,03 miliar dolar AS atau sekitar RP 29,4 triliun.
Selain itu, pengamat ekonomi Salamuddin Daeng menyebut beberapa faktor fundamental yang menyebabkan rupiah teros merosot. Di antaranya defisit transaksi berjalan yang terus berlanjut disebabkan defisit migas, defisit jasa-jasa dan defisit pendapatan primer.
Kemudian, kata dia, pemerintah juga tengah menghadapi utang yang jatuh tempo di mana harus dilunasi pada akhir tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 400 triliun.
“Posisi utang jatuh tempo yang sangat besar akan menyedot kas pemerintah dan meningkatkan kebutuhan dolar,” kata Daeng.
Berikutnya, aliran uang keluar dari ekonomi Indonesia akan semakin besar karena ditambah bunga utang swasta dan BUMN.
Dan merosotnya rupiah secara terus-menerus mengakibatkan investor tidak percaya dengan stalibilitas moneter Indonesia. “Investor akan semakin enggan berinvestasi dalam obligasi negara karena takut uangnya tergerus oleh depresiasi dan inflasi yang tinggi,” katanya. (eda/gdn)
Editor: Gendon Wibisono
