NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Disorot pusat, masuk Kwartal III serapan anggaran APBD Jatim minim. Anggota Komisi C DPRD Jatim Agung Supriyanto mengaku prihatin atas minimnya serapan anggaran APBD di Jatim selama dipimpin gubernur Khofifah.
Pria asal Tuban ini mengatakan saat ini sudah memasuki kwartal II menuju kwartal III dimana semertinya sekurang-kurangnya APBD bisa terserap sampai 40 hingga 50 persen.
“Tapi faktanya anggarannya belum terserap di bawah angka tersebut. Konsekuensinya, sangat besar sekali, terutama yang menimpa kepada masyarakat,” ungkap politisi asal PAN ini saat dikonfirmasi, Rabu (28/7).
Kenapa demikian, kata Agung, keuangan APBD tersebut sangat mempengaruhi atas stabilitas perekonomian di Jatim. “Apalagi saat ini kondisi perekonomian publik hampir keseluruhan saat ini sedang terjadi kontraksi akibat PPKM Darurat dan Covid-19,” jelas mantan ketua Komisi A DPRD kabupaten Tuban ini.
Mestinya, lanjut Agung,APBD itu hadir untuk memberikan rangsangan geliat perekonomian terutama di sector-sektor riil yang ada di Jatim.
“Belum terserap menjadi pertanyaan semuanya, mengingat keuangan baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun pendapatan asli daerah, ketika di cek awal kwartal ke II sudah 40 persen masuk di rekening Pemprov,” terangnya.
Dengan masuknya dana 40 persen di rekening Pemprov tersebut, sambung Agung, dana cadangan daerah sebenarnya sudah ada,” bebernya.
Selain kesiapan dana cadangan tersebut, kata Agung Supriyanto, juga sudah didukung dengan adanya piranti keuangan di masing-masing OPD dilingkungan Pemprov. “Hampir seluruh OPD di Pemprov, berbasis electrical untuk menggerakkan keuangan,” jelasnya.
Belum ada penyerapan menginjak di kwartal III, lanjut Agung Supriyanto, sudah menjadi alarm bagi Pemprov. “Kondisi sudah diingatkan oleh pusat agar penyerapan anggaran dimasa-masa saat ini sudah saatnya disalurkan di publik,” jelasnya. (setya)
