NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Setelah World Trade Organization (WTO) menjatuhkan hukuman kepada Indonesia atas tuntutan Amerika yang merasa dirugikan karena larangan Indonesia untuk impor apel, bawang, anggur, kentang, jus, bunag, buah kering, sapi, ayam, dan daging sapi ke dalam negeri. Usai upaya banding Indonesia ke WTO kalah, Amerika memenangi tuntutan tersebut dihadapan WTO dengan memberikan Indonesia hukuman sebesar USD 350 juta, atau setara dengan Rp 5 Triliun dengan denda setiap tahun yang berubah-ubah dan kemungkinan denda meningkat.
Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran menilai bahwa Jokowi sudah berada di jalan yang benar dengan menolak impor dari Amerika tersebut.
“Menurut kami, Jokowi telah membangun swasembada pangan, dan menghidupkan petani juga peternak Indonesia. Penolakan impor buah, ayam, sapi tersebut merupakan langkah tepat untuk mendukung ekonomi lokal Indonesia,” kata mereka melalui keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (9/8/2018).
Akan tetapi, katanya, berhenti impor dari Amerika bukan berarti Indonesia merdeka dari impor. Pasalnya, Jokowi telah impor beras dari Vietnam, gula dari Thailand, anggur dari Cina, dan vaksin dari India. Impor tersebut menurut data BPS naik signifikan sebesar 88% pada bulan Mei 2018 dibandingkan pada bulan April 2018, serta naik 34,01% dibandingkan bulan April 2017.
Jadi, menurut aliansi yang menyebut dirinya Alaska ini, Indonesia belum merdeka dari impor. Lepas dari Amerika, Indonesia berpindah haluan ke Cina.
“Menghindari persaingan ekonomi Amerika-Cina, bukan berarti Indonesia harus melanggar perjanjian dagang oleh Amerika, yang justru malah d tuntut ganti rugi oleh Amerika, pelanggaran ini malah menambah kerugian negara di tengah kebutuhan Indonesia terhadap dollar guna mendongkrak devisa negara untuk membayar hutang,” jelas Alaska.
Aliansi yang dipimpin Adri Zulpianto ini menambahkan Indonesia yang harus diganjar oleh sanksi WTO atas tuntutan Amerika, Indonesia harus menunjukkan bahwa Indonesia harus merdeka dari impor hasil pertanian.
“Karena Indonesia adalah negara yang kaya dengan hasil perkebunan, pertanian, dan peternakan. Harusnya Indonesia benar-benar mampu mengelola kekayaan Indonesia dengan baik, menjaga lahan produktif dengan tegas, jangan diubah menjadi kawasan industri, perumahan dan mall,” bebernya.
“Kami menilai, kegiatan impor pemerintah merupakan sebuah kegagalan Indonesia mengelola kekayaan alam Indonesia dan telah menyakiti hati masyarakat petani dan peternak di Indonesia, yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika beban biaya impor tersebut juga menggunakan uang rakyat yang di dalamnya terdapat uang para petani dan peternak,” tambah Alaska. (gdn/an)
Editor: Gendon Wibisono
Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.
