NusantaraNews.co, Jakarta – Jaringan Masyarakat Anti Korupsi Selamatkan Indonesia (Jam Aksi) mengapresiasi akselerasi pembangunan infrastruktur dan transportasi publik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna peningkatan sarana produksi rakyat dan perekonomian Indonesia. Sayangnya, perilaku negatif korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih saja terjadi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai salah satu pelaksana teknis di lapangan.
“Banyak indikasi KKN di Kemenhub dalam hal pengadaan barang dan tender infrastruktur hasil permufakatan jahat oknum pejabat dengan kontraktor yang diduga memainkan angka setoran proyek. Kualitas hasil kerja menurun, dampaknya bisa berbahaya bagi masyarakat pengguna dan mengakibatkan kerugian negara hingga trilyunan rupiah,” ujar Juru Bicara Jam Aksi, Jimmy Fritsonda kepada media massa, Jumat (17/11/2017).
Saat ini, Jam Aksi sedang mendalami beberapa data temuan KKN serta modus kongkalikong dalam berbagai kegiatan di Kemenhub. Sebagai contoh, tender pembangunan fasilitas Pelabuhan Maloy, Sangkulirang, Kalimantan Timur di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), malah berhasil dimenangkan April 2017 oleh perusahaan yang masuk daftar hitam (black list) di Februari 2017.
Padahal, Perka LKPP 18/2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa, yang merupakan perubahan dari Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, menegaskan bahwa Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/ jasa di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ lnstitusi lainnya selama dua tahun.
“Jelas ada kongkalikong di satu contoh kasus itu saja. Bahkan beberapa waktu lalu banyak OTT KPK ke pejabat-pejabat Kemenhub. Dalam tiga hari ke depan, kami akan umumkan terbuka semua data A1 berbagai kegiatan yang terindikasi KKN, termasuk di kasus Sangkulirang. Kami juga akan menggeruduk kantor Kemenhub di Medan Merdeka serta upaya lainnya, untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di era Jokowi,” tegas Jimmy.
Dia mengajak masyarakat untuk terus mengawasi penggunaan dan penyelenggaraan keuangan negara agar bebas dari KKN. Bila kualitas infrastruktur dan transportasi publik bagus dan maksimal, kesejahteraan masyarakat meningkat dan ekonomi Indonesia maju.
“Kami mendesak Presiden Jokowi serta berbagai lembaga penegak hukum untuk berantas dan usut tuntas KKN di Kemenhub. Pecat dan pidanakan para pelaku yang menciderai komitmen Nawacita. Stop segala kegiatan dan putuskan kontrak kerja yang terindikasi KKN untuk selamatkan anggaran negara,” pungkasnya. (Namia/Lus)
Editor: Achmad Sulaiman
