Politik

Dapat Gaji Ratusan Juta, Pejabat BPIP Disebut Seperti Kebagian Harta Rampasan Perang

pejabat bpip, gaji bpip, gaji megawati, gaji dewan pengarah bpip, komunitas madani, gaji pejabat, gaji pimpinan, badan pembina pancasila, pembina pancasila, nusantaranews, bpip
Dewan Pengarah dan Kepala UKP PIP saat dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Juni 2017 lalu. (Foto: Pusdatin Setkab)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Megawati Soekarno Putri mendapatkan gaji senilai Rp 112 juta beserta fasilitas. Sementara itu, jajaran anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan. Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Komunitas Pemuda Madani Furqan Jurdi mengakua sedih. Sebab, di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang bergantung dan mengandalkan pinjaman dan utang, pemerintah justru membuat kebijakan yang menunjukkan pemborosan.

Menurut Furqan, gaji fantastis yang diterima sejumlah petinggi BPIP merupakan bentuk nyata dari politik balas budi menjelang akhir periode, dan bagi-bagi kekuasaan yang nyata.

Baca Juga:  LSN Effect di Pemilu 2024, Prabowo-Gibran dan Gerindra Jadi Jawara di Jawa Timur

“Saya melihat di tengah keterpurukan ekonomi, harga yang tidak stabil, dan kondisi keuangan negara yang menghawatirkan, maka dengan gaji besar untuk BPIP ini kita bisa melihat, bahwa uang negara itu seperti harta rebutan dalam masa perang,” kata Furqan melalui pesan singkat, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Bayangkan, kata dia, negara dalam keadaan yang tidak stabil, rakyat menjerit, rakyat berjuang demi mencukupi kebutuhan ekonomi tiba-tiba saja mereka dengan modal kata jaga kebhinekaan kita dan membela penguasa dengan kata jaga Indonesia mendapatkan gaji besar.
“Sementara rakyat sebagai prajurit gigit jari, tokohnya bagi-bagi harta negara seperti bagi-bagi harta rampasan perang,” sebutnya.

Menurut Furqan, sikap penguasa yang seperti ini adalah contoh penguasa yamg buruk. “Jangan kita ulangi ini, dan mereka yang digaji itu potret dari kehausan manusia akan gaji besar,” cetusnya.

“Mereka boleh mengatakan mereka tidak meminta gaji, tapi yang pastinya mereka menerima gaji fantastis itu dengan tenang,” pungkasnya. (red/ed/nn)

Baca Juga:  Anto Bolokot Siap Mewakili Putra Daerah di Pilkada Nunukan 2024

Editor: Alya Karen

Related Posts

1 of 3,050