Connect with us

Opini

DAMPAK DARI COVID-19  DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

Published

on

Dampak dari Covid-19 di Kabupaten Aceh Tamiang

Dampak dari Covid-19 di Kabupaten Aceh Tamiang.

NUSANTARANEWS.CO – Dampak dari Covid-19 di Kabupaten Aceh Tamiang. Corona Virus disease kini terus merebak dari satu negara ke negara lain secara cepat seperti tidak terbendung, karena penularan memang tidak kasat mata, hingga akhirnya suka tidak suka, senang tidak senang sampailah ke negara kita Indonesia.

Virus masuk melalui provinsi yang paling padat penduduknya kebetulan berada di pulau Jawa – yang menjadi pusat transportasi International, tempat keluar-masuk penumpang luar negeri seperti Jakarta sebagai ibu kota negara, Bandung, Surabaya, Jawa Tengah dan terus menyeberangi lautan menuju pulau Sumatera, ke Sumatera Selatan, Riau, Medan dan akhirnya Aceh.  Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan pintu masuk dari Sumatera Utara (Medan) menuju  Aceh

Pada mulanya, virus menjangkit di kota Huwan Provinsi Hubei Cina – meski begitu Cina menepis anggapan bahwa virus corona bukan berasal dari negaranya.

Badan organisasi dunia WHO (World Health Organization) pada 11 Maret 2020, telah menyatakan bahwa Covid–19 sebagai Pandemi sehingga perlu disikapi dengan penanganan secara cepat, tepat, fokus, terpadu dan bersinergi antara satu lembaga dengan lembaga-lembaga lainnya.

Pandemi virus corona masih menjadi momok karena memang belum ditemukan obat penawarnya secara paten. Upaya habis-habisan dilakukan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, di pusat maupun provinsi dan demikian juga halnya Pemkab Aceh Tamiang harus kita acung jempol.

Keseriusannya dapat dilihat dengan adanya sosialisasi bahaya corona yang dibantu oleh aparat TNI-Polri dan pihak puskesmas. Seperti melakukan pemeriksaan terhadap penumpang bus-bus yang datang dari luar Provinsi Aceh, pemeriksaan para pendatang atau yang baru kembali berpergian dari daerah yang terjangkit covid-19, Anjuran isolasi dirumah bagi perangkat-perangkat desa yang baru pulang ikut Bimtek atau pejabat pemerintah yang melaksanakan dinas ke tempat terjangkit covid-19, serta penyemprotan kantor-kantor dan fasilitas umum, dan lain sebagainya.

Baca Juga:  Ini Alasan Tokoh Asal Papua Berencana Seret Pansel Capim KPK ke Pengadilan

Policy yang diambil pemerintah tentu punya alasan, semua dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat dari terinfeksi virus corona, walau kadang memberi dampak yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan semua pihak. Ketika pemerintah meliburkan sekolah dan perkantoran guna memutuskan mata rantai penularan covid-19 – di mana orang harus berada dirumah tidak boleh keluar jika tidak ada keperluan yang penting, dampaknya tempat-tempat yang menghimpun orang banyak ikut tutup sementara waktu seperti taman-taman tempat masyarakat melepaskan penat, tempat orang berjualan pakai gerobak sebagaimana yang ada di belakang kantor Bupati Aceh Tamiang, padahal sebelum ada wabah ini tidak pernah sepi pengunjung yang datang dari berbagai lapisan masyarakat baik yang muda maupun orang tua, pelajar, buruh, pegawai kantoran dan sebagainya, juga kedai-kedai kopi yang bertebaran di kawasan Aceh Tamiang harus stop kegiatan, walau ada satu-dua yang tidak mengindahkannya.

Dalam kasus sekolah libur selama 14 hari, anjuran belajar di rumah via online, apakah setiap pesrta didik sudah memiliki sarana untuk belajar online di rumah? Apakah setiap orang tua mampu memberi guide anaknya agar dapat mengakses situs-situs yang sudah disediakan? Apakah setiap rumah peserta didik memiliki jaringn WIFI dan berapa besar biaya yang harus dikelurkan untuk membeli paket internet?

Dampak lainnya misalnya para buruh harian, pedagang gerobak, mungkin termasuk guru honor yang amparahan bisa 2 atau 3 bulan sekali, itupun masih ada yang tidak terbayar dan lain sebagainya, bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, belum lagi harga-harga barang ikut naik. (Ed. Banyu)

Penulis: Thahar BYs

Loading...

Terpopuler