NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) sangat berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa dan mampu mengungkap seluruh kasus korupsi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah terkait kejanggalan dalam pengelolaan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan.
Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan bahwa banyak kejanggalan dalam pengelolaan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan.
“Ditemukan sejumlah deposito yang tercatat tetapi tidak tercatat dalam laporan keuangan per 31 Desember 2014 sebesar Rp858.5 miliar dan sejumlah deposito yang disimpan di dalam sejumlah bank,” ungkapnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima Nusantaranews, Jakarta, Sabtu (13/5/2017).
Jajang menyebutkan, deposito janggal itu terdapat setidaknya pada 13 Bank yang ada di Indonesia. Adapun daftar bank itu adalah sebagai berikut:
1). Bank Papua sebesar Rp61 miliar
2). Bank Permata sebesar Rp110 miliar
3). Bank Muamalat sebesar Rp179.7 miliar
4). CIMB Niaga sebesar Rp45 miliar
6). BTN Ciputat sebesar Rp54.6 miliar
7). BRI cabang khusus sebesar Rp9.6 miliar
8). BRI cabang Gatsu sebesar Rp7.6 miliar
9). Bank Bukopin sebesar Rp231.2 miliar
10). BPD Bali cabang Renon sebesar Rp50 miliar
11). BNI cabang Utama Senayan sebesar Rp9.1 miliar
12). Bank Sumut cabang Utama Medan sebesar Rp5 miliar
13). Bank Mandiri Cabang Jamsostek sebesar Rp111.5 miliar
“Berdasarkan data di atas, jika bapak-bapak pimpinan KPK tidak segera mengambil tindakan. Bisa jadi uang senilai ratusan miliar bisa menjadi milik pribadi oknum-oknum tidak bertanggungjawab di tubuh BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Jajang.
Untuk itu, Jajang pun meminta agar KPK segera bertindak cepat dan tegas, sehingga uang ratusan miliar hak para buruh tersebut dapat diselamatkan.
“Terakhir, silahkan KPK memanggil pejabat BPJS Ketenagakerjaan ke kantor KPK untuk diperiksa, karena terdapat indikasi penyimpangan deposito yang fantastis sebesar Rp858.5 miliar,” katanya.
Pewarta: DM/Rudi Niwarta
Editor: Eriec Dieda
