NUSANTARANEWS.CO, Way Jepara – Jaringan ’98 menilai beberapa provinsi yang akan melakukan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada Juni 2018 mendatang, menganggap Lampung akan menjadi salah satu daerah yang rawan manipulasi dan kecurangan. Hal ini dinilai bisa memicu konflik dan sengketa yang menurunkan kualitas demokrasi.
“Kami menyarankan agar para calon Gubernur (cagub) Lampung buka-bukaan sumber pendanaan kampanye dan pencalonannya. Selain tuduhan intervensi perusahaan-perusahaan besar, juga harus diperiksa dan diaudit seksama, apakah ada penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sosialisasi dan kampanye calon? Ini sangat merugikan rakyat dan daerah bila ada bukti fakta temuan, padahal kita sangat berharap APBD digunakan untuk pos pembangunan kesejahteraan yang semestinya, bukan menjadi bancakan elite,” kata Juru Bicara Jaringan ’98, Ricky Tamba dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Jumat (27/10/2017).
Dalam hal ini, dirinya mendesak KPK dan Pusat Penelitian dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) agar ‘memasang mata dan telinga’ memantau proses Pilgub Lampung sesuai kewenangannya, karena tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBD oleh para calon, mungkin saja terjadi bila tak diawasi ketat.
“Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Lampung dapat melakukan terobosan inovasi yakni mengharuskan para calon untuk tes penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) dengan cara termutakhir yakni melalui deteksi rambut, tak hanya tes urine dan darah di rumah sakit. Bisa saja Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga resmi negara dilibatkan tes narkoba dari rambut dan kami yakin BNN pasti mau. Sejak awal kita harus yakin bahwa calon Gubernur Lampung terpilih mendatang merupakan manusia unggul yang jauh dari perilaku negatif pengguna narkoba, sehingga dapat dijadikan suri teladan bagi generasi muda dan seluruh rakyat Lampung. Bahaya narkoba sama kejinya dengan bahaya korupsi!” sambung putra daerah Lampung Timur itu.
Jaringan ’98, kata Ricky akan terus melakukan pengawasan publik terhadap proses dan tahapan Pilgub Lampung yang sedang berjalan dan tak akan segan melakukan berbagai upaya hukum dan kampanye media penyadaran sosial ke masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin terbaik bagi Lampung.
“Jejaring kami di 15 kabupaten/ kota se-Lampung masih bergerak senyap dan terus melaporkan berbagai perkembangan di tingkat akar rumput. Dan teman-teman di Jakarta akan membantu memproses berbagai hal negatif di Pilgub Lampung, baik ke KPK, Mabes Polri hingga ke Istana Negara. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang bermanfaat bagi rakyat, seburuk-buruknya pemimpin adalah yang melukai hati rakyat,” pungkasnya. (*)
Pewarta/Editor: Romandhon
