NUSANTARANEWS.CO, Yogyakarta – Buruh Yogya sebut Rezim Jokowi-JK Sepenuhnya Melayani Kepentingan Modal Asing. Ratusan buruh di Yogyakarta turun ke jalan memperingati May Day yang jatuh pada Senin, 1 Mei 2017.
Pantauan Nusantaranews di lapangan, ratusan buruh tersebut menggelar sejumlah orasi di depan gedung DPRD DIY. Selepas itu, massa aksi berjalan menuju titik nol untuk kembali berorasi menggaungkan sejumlah tuntuan.
Tema besar yang diangkat buruh yang menyebut dirinya Aliansi Rakyat untuk Satu Mei (ARUS) ini ialah perkuat persatuan dan perjuangan rakyat. Dalam orasinya, mereka memandang kehidupan kaum buruh dan rakyat pekerja di bawah rezim Jokowi-JK semakin merosot menuju lembah kemiskinan, kemelaratan dan kepedihan.
“Kebijakan rezim Jokowi-JK yang sepenuhnya melayani kepentingan modal asing mengakibatkan derita tersebut seperti tidak menemukan ujungnya. angka kemiskinan yang mencapai 27,76 juta jiwa terus merangkak naik. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi mengakibatkan angka pengangguran terbuka melebar mencapai 8,24 juta orang,” ucap mereka.
Hari ini, kata mereka, kaum buruh menghadapi situasi yang sulit sebagai akibat buruknya sistem pengupahan yang diperlakukan oleh rezim Jokowi-JK. “PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan membatasi kaum buruh untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak,” sebut mereka.
Ditambahkan, keadaan demikian diperparah oleh aksi-aksi kriminalisasi dan represif oleh aparat maupun preman pengusaha setiap kali kaum buruh menuntut hak-haknya yang sering dicurangi oleh pengusaha.
Lebih lanjut, buruh menilai paket kebijakan ekonomi rezim Jokowi-JK juga menimbulkan konflik-konflik baru di bidang agraria. “Rezim Jokowi-JK yang memberikan kemudahan perijinan penguasaan lahan kepada investor membuat konflik-konflik agrarian semakin sering terjadi,” ungkap buruh.
Menurut mereka, dari rilis Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), sedikitnya terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016 dengan luasan lahan 1.265.027 hektare dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh propinsi. “Peningkatan tersebut dua kali lipat dari tahun 2015,” cetusnya.
“Dari ratusan konflik yang terjadi, konflik di lahan perkebunan masih menjadi konflik tertinggi yang mencapai 163 konflik. Disusun sektor properti 117 konflik, infrastruktur 100 konflik, 25 konflik di sektor kehutanan, 21 konflik di sektor pertambangan dan 7 konflik masing-masing di migas dan pertanian,” terang buruh.
“Konflik yang menyita banyak perhatian tentunya adalah yang terjadi di Kendeng yang melibatkan kaum tani melawan pabrik Semen Indonesia yang sudah mengakibatkan kematian,” cetusnya.
Selain soal konflik di sektor agraria, para buruh juga menyoroti kasus diskriminasi dan pelecehan terhadap kaum perempuan. “Diskriminasi dan pelecehan semakin sering terjadi. Menurut catatan tahunan Komnas perempuan 2016 telah terjadi 3.166 kasus kekerasan terhadap perempuan,” beber mereka.
Berikut 9 tuntutan ARUS yang dikumandangkan dalam peringatan Mayday 2017 di Yogyakarta. Tolak sistem pasa bebas, cabut PP 78 tahun 2015 dan berikan upah yang layak, kembalikan 8 jam kerja yang dirampas, hapuskan sistem outsorching dan sistem kerja kontrak, tolak PHK sepihak, stop union busting, berikan cuti haid dan patuhi aturan cuti melahirkan, tolak komersialisasi pendidikan serta laksanakan land reform yang sejati.
Pewarta: Eriec Dieda
Editor: Achmad Sulaiman
