NUSANTARANEWS.CO, Pati – Koalisi Pemuda Sidoluhur menduga ada kecurangan Pilkades di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati yang diselenggarakan 21 Desember 2019 lalu. Untuk itu ia meminta kepada Bupati Pati agar tidak tinggal diam terkait dugaan kecurangan Pilkades tersebut.
Menurut Ketua Koalisi Pemuda Sidoluhur, Feri Taufik dugaan kecurangan pertama dinilai pada tidak netralnya Ketua Panitia Pilkades yang bernama Suwanto.
“Dia dianggap tidak netral karena terbukti pada hari tenang tanggal 19 Desember Hari Kamis dinihari jam 02.00 membawa uang yang diduga sebagai amunisi untuk jual beli suara dari salah satu calon kepala desa Sidoluhur,” ungkapnya dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (25/12/2019).
Di saat hari tenang pemungutan suara Pilkades, lanjut Taufik seharusnya ia menjaga kondusifitas. Namun, Suwanto yang merupakan ketua panitia sekaligus perangkat desa tersebut justru berkumpul di kediaman tim sukses salah satu calon kades.
“Bahkan pada hari yang sama, Suwanto yang statusnya sebagai modin terbukti menggunakan kekerasan, mengganggu keamanan dan ketertiban umum, sebagaimana dilarang dalam pasal 26 ayat (3) huruf e dan f Perbup Pati Nomor 5 Tahun 2019,” sambungnya.
Dugaan kecurangan kedua, kata Taufik tim sukses dari salah satu kandidat kades, yang bernama Margo dari dusun Guyangan desa Sidoluhur, terbukti membawa beberapa amplop yang bersisi uang yang dibagi-bagikan kepada para pemilih, beberapa hari sebelum pelaksanaan pilkades.
“Ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa Margo, Syukur dan Atang adalah tim sukses yang paling bekerja keras membagi-bagikan amplop untuk jual beli suara dari salah satu calon kades,” jelasnya.
Dugaan kecurangan lainnya, lanjut Taufik, ada beberapa orang yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) tetapi mendapat undangan sebagai pemilih. Salah satunya adalah Afif Rohman, jelas tidak pernah didata dalam DPS maupun DPT, tiba-tiba mendapatkan undangan memilih.
Dugaan kecurangan pilkades Sidoluhur Jaken Pati ini menurut Taufik dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan massif. Melibatkan panitia, perangkat desa bahkan juga BPD.
“Harapannya Bupati Pati tidak tinggal diam dalam merespon kecurangan ini. Jika terbukti kuat, Pilkades seharusnya diulang demi keadilan substansial,” tandasnya.
Pewarta: Romandhon
