NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Direktur Data dan Informasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Nur Iman Santoso, menyebutkan bahwa, point yang menentukan kemenangan dalam pemilu adalah tahap penghitungan suara.
Karena itu, BPN kata dia, berkomitmen untuk mengawal proses penghitungan suara sejak awal hingga rampung tak peduli berapa lama waktu yang akan dihabiskan.
“Bahwa orang-orang yang memilih ternyata tidak menentukan hasil pemilu tapi yang menghitung lah menentukan hasil pemilu,” kata Nur Iman dalam diskusi di kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Dalam Pemilu 2019, kata Nur Iman, akan ada tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 805 ribu di seluruh Indonesia. Penghitungan suara di TPS, katanya, mungkin bisa dilakukan dengan cepat dan mudah terpantau.
Kendati demikian, lanjutnya, di tingkat kecamatan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal itu dikarenakan ada banyak hasil penghitungan suara di TPS yang dihitung kembali.
“Satu TPS mungkin gampang sampai malam. Ada kecamatan di Cengkareng ada 1.000 sekian. Penghitungan butuh empat hari. Penghitungan caleg bisa dua kali lipat. Belum lagi soal DPRD. Waktu ini sangat krusial di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan),” jelas Nur Iman.
BPN, sambungnya,akan mengawasi tahapan pemilu dengan cermat. Termasuk juga dalam tahapan penghitungan suara. Tak hanya itu, ia pun mengaku pihaknya tidak akan bisa mengawasi angka-angka hasil pemilu dalam laman KPU atau pusat data KPU.
Oleh sebab ityu, BPN akan lebih mengawasi tahapan peghitungan suara secara manual, yakni memantau di TPS hingga kecamatan. “Jadi, berapapun lamanya kita akan temani, kita akan pantau,” katanya.
Sementara itu, politisi Partai Demokrat Andi Nurpati menilai daftar pemilih tetap (DPT) juga harus diperhatikan lebih. “Jangan sampai ada pemilih-pemilih fiktif yang menyalurkan suaranya,” ujarnya.
Untuk itu, dia menyinggung kasus tercecernya e-KTP di beberapa daerah yang berulang kali terjadi. Menurutnya, hal itu perlu disoroti lantaran E-KTP adalah salah satu syarat untuk mencoblos.
“Memang kemelut DPT selalu terjadi dari pemilu ke pemilu. Tapi KPU dan pemerintah harus semakin baik dalam menghimpun data penduduk atau pemilih,” kata Andi Nurpati.
Pewarta: M. Yahya Suprabana
Editor: Achmad S.
