NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri dihujani kabar tak sedap terkait adanya laporan pertemuan khusus KaBIN Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Pertemuan ketiga tokoh tersebut kemudian menimbulkan kehebohan akibat informasi yang tersebar di media sosial, di mana KaBIN dan Kapolri dituding mengintimidasi Enembe agar menandatangani 16 poin kesepakatan berisi tentang kesetiaan pada NKRI, Pancasila, Kebhinekaan dan lain-lain.
Parahnya, kabar yang disebut BIN berita hoax itu menyebutkan dua dari kesepakatan tersebut berisi agar Enembe mengamankan Jokowi dan PDI Perjuangan pada Pilpres 2019 mendatang. Jika sepakat, menurut kabar hoax itu, Kapolri akan memerintahkan Kabareskrim untuk menghentikan kasus hukum yang sedang melilit Enembe yakni kasus korupsi beasiswa dan kasus Pilkada Tolikara.
Informasi tersebut telah dibantah BIN dengan menyebutkannya sebagai kabar bohong dan menyesatkan. Lagi pula, banyak kejanggalan yang ditemui dari kabar tersebut. Intinya, berita itu bohong dan hoax. Termasuk isu mengenai Enembe yang berencana dipasangkan dengan Paulus Waterpauw.
Selain BIN, Gubernur Papua Lukas Enembe juga memberikan klarifikasi. Enembe memastikan bahwa pertemuannya dengan Kapolri dan KaBIN bukan membahas soal dirinya akan maju di Pilgub Papua 2018 seperti yang banyak diberitakan media yakni memasangkan dirinya dengan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw.
“Bukan itu (dipasangkan dengan Paulus),” singkat Enembe saat dihubungi, Jumat (15/9).
Baca juga: Lukas Enembe Dikasus, Pegiat Hukum: Lawan Politik Diuntungkan
Kendati membantah isu tersebut, Enembe mengakui adanya pertemuan dirinya dengan KaBIN dan Kapolri di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan pada 5 September lalu. Enembe mengaku, pertemuan itu hanya sebatas dirinya meminta petujuk dari Kepala BIN.
Selain itu, Enembe juga mengaku mereka membahas banyak hal di Kebayoran. Termasuk soal kejadian pasca Pilkada Serentak 2017 karena ada beberapa kabupaten/kota di Papua yang melaksanakan pemilihan. “Bahkan ada lima wilayah yang PSU. Sesuai dengan putusan MK, harus segera dilantik. Saya meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti,” kata Enembe.
Politisi Partai Demokrat itu juga meminta kepada Kepala BIN untuk menyampaikan perihal tersebut kepada Mendagri, Tjahjo Kumolo.
Tak hanya sampai di situ, Enembe juga membeberkan bahwa pertemuan tersebut membahas terkait pelaksanaan otonomi khusus di Papua yang tinggal menyisakan waktu 6 tahun lagi. Sehingga, kata Enembe, pemerintah pusat disarankan agar menyiapkan grand design apa setelah otonomi khusus itu.
“Saya diskusi itu,” tegasnya.
Terakhir, Lukas menyampaikan perkembangan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua. “Kami meminta dukungan dari BIN dan Polri untuk mengamankan itu,” ucap Enembe.
Seperti diketahui, pada tahun 2020 mendatang Papua akan menjadi tuan rumah PON. (ed)
(Editor: Eriec Dieda)
