NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Beri raport merah, Cipayung Plus Jatim sebut Khofifah gagal tangani pandemi. Organisasi mahasiswa ektra kampus yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Jawa Timur yakni HMI, GMNI, KAMMI, KMHDI, GMKI, IMM, dan PMKRI menilai Gubernur gagal dalam menangani penyebaran Covid-19.
Menurut Yogi Ketua HMI Jawa Timur, saat ini Jatim menjadi peringkat kedua terbanyak kasus positif setelah Jakarta. Hingga saat ini, jumlahnya mencapai 1.772 orang yang positif Covid-19. Padahal beberapa kabupaten/kota di Surabaya sudah ada yang terapkan PSBB. Tapi kenapa kasusnya semakin bertambah?
“Selain PSBB nya tidak efektif, Ini menunjukkan bahwa Gubernur gagal dalam mengkordinasi tiga daerah yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang menjadi epicentrum pandemi baru. Belum lagi kita bicara kabupaten lainnya di Jatim. Sejauh ini belum terlihat strategi yang jitu dari Gubernur dalam perang melawan Covid-19 di kabupaten/kota,” jelasnya di Surabaya, Kamis (14/5)
Lebih lanjut, Naha Ketua Umum GMNI Jawa Timur menilai selama masa PSBB tidak ada kordinasi yang baik antara pemerintah provinsi jawa timur dan daerah yang menerapkan PSBB. terutama Surabaya. Gubernur Jatim dan Pemkot Surabaya terlihat saling menyalahkan. Ini kan berbahaya dalam ngurus Covid-19.
Harusnya gubernur jatim bisa merangkul dan mengajak komunikasi daerah-daerah yang kesulitan menangani Covid-19. Hari ini, saatnya saling Gotong-royong. “Pemprov jangan sampai kalah sama masyarakat. Masyarakat sudah gotong royong menggalang donasi. Gausah lah saling menyalahkan, mending fokus urus Covid, pungkasnya.
Rijal selaku Ketua KAMMI juga menilai bahwa penanganan Covid-19 oleh pemprov lamban sehingga tidak menyelasaikan penyebaran Covid. Alih-alih semua daerah di Jatim menjadi Zona Merah. Di sisi lain, Rijal menilai terdapat amburadulnya pemberian bantuan sehingga yang terjadi, tidak terasanya keterlibatan pemprov dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Jatim bahkan salah sasaran, khususnya untuk warga perantauan yang terjebak di kota perantaunannya.
Andreas pun menambahkan selaku Ketua IMM bahwa Gubernur Jatim jangan hanya pencitraan terus dan update data terus. Harusnya Gubernur focus mengambil langka preventif penyebaran Covid-19. Bukan pencitraan bagi-bagi sembako. Itu bukan kelasnya Gubernur, kalaupun hanya bagi-bagi masyarakat juga bisa.
Kritik yang sama disampaikan oleh Ridwan Ketua GMKI Jatim, bahwa Gubernur kurang serius dalam penanganan PSBB, dilihat dari masih banyak aktivitas dari masyarakat, perusahaan yang masih beroprasi dan kesiapan medis yang belum maksimal, menandakan bahwa gubernur kurang begitu sigap.
“Atas dasar itu, kami Cipayung Plus Jawa Timur sepakat memberikan raport merah kepada Gubernur Jawa Timur dalam penanganan Covid-19,”tutupnya. (Setya/ed. Banyu)
