Oleh: Pangi Syarwi Chaniago*
NUSANTARANEWS.CO – Dalam setiap hajatan pemilu suara kalangan santri selalu menjadi rebutan, mulai dari kontestasi tingkat lokal sampai pada level nasional. Wajar karena ceruk segmen suara santri ini cukup besar dan bisa mendongkrak elektabilitas.
Para politisi sangat faham akan keberadaan kaum santri yang secara proporsi sangat besar dan akan sangat mempengaruhi peta politik (mapping elektoral), sehingga sangat wajar dukungan dari segmen ini memberi kontribusi yang sangat besar dan nyata terhadap tingkat keterpilihan dalam setiap hajatan konstestasi elektoral.
Secara kultural para santri sangat manut, taat dan patuh pada titah para kiai yang meraka anggap sebagai pemimpin dan guru mereka. Dengan demikian, suara santri ada di tangan kiai.
Ketaatan para santri ini menjadikan pola kepemimpinan dalam pesantren menjadi paternalistik di mana pengaruh kepemimpinan (kiai) mempunyai legitimasi dan penerimaan (akseptabel) yang sangat kuat dan pemimpin dianggap sebagai pelindung yang dapat mengayomi layaknya seorang bapak terhadap anak-anaknya.
Untuk mendapatkan dukungan politik dari kalangan santri para politisi mutlak harus melakukan pendekatan yang intens pada para kiai sebagai pemegang otoritas di wilayah pesantren.
Namun para politisi saat ini harus memutar otak dan harus lebih sensitif, karena para kiai juga sudah sangat berpangalaman serta lihai dalam menghadapi situasi politik yang menempatkan mereka dalam pusaran perebutan dukungan.
Sensifitas para politisi yang dimaksudkan adalah pertama, belum tentu memberikan dukungan. Bahwa sambutan dan keramahtamahan para kiai dan santri ketika datang untuk berkunjung ke pesantren bukan lah berarti mereka telah memberikan dukungan politik “gratis”.
Para kiai secara adab tentu akan sangat memuliakan para tamu, calon gubernur, calon presiden dan kepala daerah lain yang datang berkunjung, itu kewajiban seorang Muslim menjamu tamu dan membangun silaturahim namun belum tentu akan memberikan dukungan politik dalam bentuk suara di TPS.
Kedua, fragmentasi kiai dan pesantren. Sebaran dan jumlah pesantren di seluruh Indonesia (terutama di pulau Jawa) menjadikan para kiai bersifat lebih otonom dalam membina dan mengurus pesantren-nya masing masing, bahkan sampai urusan politik.
Tidak ada alur komando dan intruksi yang membuat para kiai hanya mengikuti arus dukungan terhadap kandidat tetentu bahkan yang tergabung dalam satu organisasi sakali pun.
Situasi ini tentu membuka ruang kepada masing-masing kubu pendukung capres-cawapres untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif karena peluang untuk mendapatkan dukungan dari kalangan santri masih terbuka lebar.
Pendekatan yang intensif dan kemampuan memberikan janji angin syorga yang menyakinkan bisa menjadi kunci dalam pendekatan ini, bukan hanya terpaku pada kandidat yang pernah nyantri atau tidak.
Karena kalangan santri juga sadar dan punya kalkulasi politik sendiri, dan mereka tidak lagi mau hanya dimobilisasi mendukung kandidat tertentu dan dikemudian hari mereka diabaikan dan ditinggalkan.
Tak mau terulang kasus mendorong mobil mogok, setelah mobil jalan, yang mendorong ditinggalkan. Kiai dan santri minta kontrak politik sampai pembayaran berupa bantuan yang kongkrit diselesaikan di depan.
Suara santri dan kiai seringkali hanya dijadikan sebagai komoditas politik semata, seringkali dimanfaatkan, dipakai hanya untuk kepentingan kendaraan politik semata.
Setelah kepentingan politik selesai, selesai pula kunjungan ke pesantren dan cium tangan kiai. Begitu mendekati pemilu, penyakit politisi kambuh lagi, dan terus berulang.
Santri dan kiyai sebetulnya mereka sadar bahwa mereka hanya dijadikan sebagai komoditas politik dalam rangka mendulang elektoral dalam setiap hajatan kontestasi elektoral seperti pilpres, pileg dan pilkada.
*Pangi Syarwi Chaniago, Pengamat Politik, Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, Research and Consulting
