NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia tampaknya telah menjadi alat politik Joko Widodo untuk membungkam kebebasan menyatakan pendapat di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam berbagai kesempatan, Polri berperan sebagai alat pukul atas setiap kritik yang disampaikan masyarakat terhadap Joko Widodo.
Kasus terbaru ialah penghadangan aktivis Neno Warisman di Pekanbaru, Riau.
Anggota DPR RI dari Sumatera Barat Refrizal mempertanyakan aksi persekusi, penghadangan dan penyanderaan terhadap Neno Warisman.
“Di objek vital seperti bandara adalah satu tempat dilarang unjuk rasa atau berdemo. Karena Kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-undang dan bunda Neno Warisman boleh datang keseluruh tanah air. Kalau hal ini (Persekusi) terus menerus terjadi dan dibiarkan, berarti negara sudah tidak aman pak?,” katanya melalui keterangan tertulis, Minggu (26/8/2018).
Tindakan kepolisian yang melarang masyarakat menyampaikan pendapat dan aspirasi merupakan preseden buruk bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Setelah 20 tahun demokrasi itu diperjuangkan dengan darah dan air mata, ke depan tampaknya polisi yang akan memusnahkannya.
“Saya mohon kepada bapak Presiden RI besikap dan menegur Kapolri untuk dapat mengendalikan keamanan dan segera mengganti atau mencopot Kapolda Riau,” ujar Refrizal. (eda/alya)
Editor: M Yahya Suprabana
