NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Aturan Walikota Surabaya ruwet, Jasmas Dewan Jatim tak kunjung cair. Warga Kota Surabaya yang ada di kawasan Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng berharap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, melonggarkan dana jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) dari DPRD Jatim untuk diberikan kepada warga Surabaya. Pasalnya, banyak warga yang membutuhkan di tengah kondisi perekonomian terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Sebenarnya saya siap membantu, tapi Pemkot Surabaya sampai saat ini belum mengijinkan sehingga dana Jasmas tak bisa dicairkan akibat camat setempat tidak mau tanda tangan,” kata Hartoyo anggota DPRD Jatim dapil Surabaya saat menggelar reses 1 tahun 2021 di Pucang Arjo RT.2/RW.5 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, minggu(7/3).
Politisi asal Partai Demokrat itu mengakui banyak pengajuan proposal dari kelompok masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi warga Kota Surabaya tahun lalu tidak bisa dicairkan akibat terhambat kebijakan dari Pemkot Surabaya sendiri.
“Pemerintah tengah berupaya keras untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 tapi kami tak bisa berbuat apa-apa karena Pemkot Surabaya tidak memberi kelonggaran. Jadi saya berharap wali kota yang baru membolehkan kembali dana jasmas bagi warga Kota Surabaya,” harap Hartoyo.
Diantara aspirasi warga Pucang Arjo adalah meminta bantuan tambahan modal koperasi wanita karena anggotanya semakin banyak namun modalnya terbatas. Selain itu berharap bantuan pengadaan seragam pengajian untuk ibu-ibu PKK.
“Kami berharap Pak Hartoyo bisa menfasilitasi bantuan seragam pengajian untuk ibu-ibu PKK dan tambahan modal buat koperasi simpan pinjam karena anggota kopwan semakin banyak,” kata salah satu ibu-ibu yang ikut hadiri reses.
Selain itu, warga juga mengeluhkan pelayanan puskesmas untuk pengantar surat keterangan kematian sebagai syarat mengurus akta kematian warga ke kelurahan.
“Kami sering kesulitan untuk meminta surat keterangan kematian dari Puskesmas. Kalau dulu lebih enak karena bisa meminta surat keterangan kematian dari dokter swasta,” kata ketua RT.2/RW.5 Pucang Asri.
Persoalan lain yang banyak disampaikan warga yakni masalah pendidikan anak. Sebab pembelajaran daring akibat pandemi Covid-19 dinilai tidak efektif dan justru banyak menyita waktu dan keuangan keluarga karena harus membeli data untuk internet.
“Proses pembelajaran daring itu sejatinya para orang tua wali murid yang belajar bukan anak itu sendiri, sehingga yang tambah pintar adalah orang tua bukan anak atau siswa itu sendiri. Kami mohon pemerintah segera membuka sekolah tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” kata Budiono.
Bukan hanya para wali murid yang mengeluhkan sekolah daring. Endah salah satu guru PAUD juga keluhkan banyaknya tugas yang diberikan Diknas kepada para guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring.
“Tugasnya teralu banyak tapi kami hanya mendapat uang transport per triwulan saja. Kalau bisa diperjuangkan untuk ditambah insentifnya karena proses pembelajaran daring juga membutuhkan biaya paket data yang tidak sedikit,” tegas perempuan berjilbab.
Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), para orang tua juga khawatir anaknya sulit mendapatkan sekolah yang kualitasnya baik dan berstatus negeri lantaran penerapan sistem zonasi.
“Wilayah Pucang Arjo ini apes Pak sebab jaraknya tak masuk zonasi untuk sekolah-sekolah unggulan. Kalau bisa ada pemeretaan untuk sekolah partikelir dibantu pemerintah supaya kualitasnya bisa setara dengan sekolah unggulan sehingga kami tak khawatir dengan zonasi,” kata Zubair warga lainnya.
Menanggapi aspirasi yang beragam, Hartoyo anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa puskesmas harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Kalau ada puskesmas yang mempersulit warga saat meminta surat keterangan kematian, laporkan ke saya biar akan saya laporkan ke dinas terkait supaya mendapatkan teguran,” kata politikus asal Simo Surabaya ini.
Ia mengakui pembelajaran daring banyak dikeluhkan masyarakat khususnya para ibu-ibu. Selain banyak menyita waktu dan tidak efektif juga semakin menambah beban keluarga karena harus mengeluarkan uang yang tak sedikit untuk paket data internet.
“Kami sudah seringkali mendesak kepada Gubernur maupun Wali Kota Surabaya supaya segera memulai sekolah tatap muka dengan tetap mematuhi prokes yang ketat,” ungkap anggota Komisi E DPRD Jatim ini.
Di sisi lain, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jatim supaya memberikan kuota lebih untuk jalur prestasi dalam sistem PPDB mendatang. Alasannya, fakta di lapangan belum terjadi pemerataan SMA/SMK di setiap kecamatan sehingga PPDB juga harus memenuhi unsur keadilan bagi seluruh anak didik.
“Di Surabaya itu dari 31 kecamatan yang ada, terdapat 15 kecamatan yang tak ada sekolah negeri (SMA/SMK Negeri). Termasuk di Kecamatan Gubeng. Jadi PPDB mendatang kuota jalur prestasi harus diperbanyak baru zonasi. Kami akan koordinasikan lagi dengan Diknas Jatim yang membawahi SMA/SMK negeri di Jatim,” pungkas Hartoyo. (Setya)
