NusantaraNews.co, Jakarta – Direktur Rumah Amanah Rakyat Ferdinand Hutahaean menilai, gencarnya pemerintah yang ingin menjual aset negara menunjukkan bahwa saat ini Pemerintah sudah terjerembab, terpuruk pada jalan buntu.
“Daya pikir tak lagi mampu mencari dan menemukan jalan alternatif mencapai tujuan. Kebuntuan berpikir itu jugalah yang mendasari munculnya gagasan untuk menjual aset negara yang tentu adalah juga aset rakyat,” hemat Ferdinand dalam opininya (Baca: NusantaraNews.co), Jakarta, sabtu (7/10/2017).
Ferdinand mempertanyakan, mengapa menjual BUMN dan asetnya menjadi jalan mudah yang ditempuh oleh pemerintah? Apakah memang pemerintah sudah tidak mampu mencari jalan solusi lain? Ataukah memang kondisi keuangan negara sudah benar-benar terpuruk?
“Pemerintah perlu jujur kepada publik agar Rakyat tahu masalah bangsa yang sesungguhnya, karena Rakyat adalah bagian dan pemilik sah negara,” tukasnya.
Menurut Ferdinand, dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, setidaknya ada 5 hal yang menjadi fokus utama menyikapi gencarnya upaya pemerintahan Jokowi menjual BUMN. Pertama, Negara sedang mengalami krisis keuangan yang serius dan bisa mengarah kepada kebangkrutan perekonomian karena aset negara akan dijual.
“Kedua, Produk BUMN dan aset BUMN adalah milik negara, aset negara, aset rakyat. Menjual aset negara artinya akan membuat berkurang aset negara dan memiskinkan negara,” lanjut Ferdinand.
Fokus ketiga, kata dia, apakah tidak punya perasaan dan tidak punya etika ketika pemerintah sebelumnya yang dianggap tidak melakukan apa-apa, namun dengan mudahnya menjual semua infrastruktur yang ternyata dibangun oleh pemerintah sebelumnya.
“Jangan sampai ada transaksi siluman dalam penjualan BUMN, dijual murah,kongkalikong atau kolusi, suap dan tebang pilih siapa yang akan beli aset tersebut. BPK dan KPK harus turun tangan dalam mengawasi proses penjualan BUMN tersebut,” tegas Ferdinand menyebut fokus yang keempat.
Adapun yang kelima, sambung Ferdinand, pemimpin negara agar menjelaskan kepada rakyat yang memberi tugas kepada pemerintah. “Aset negara adalah aset Rakyat, maka pemerintah harus menjelaskan kepada Rakyat secara terbuka tentang aset mana saja yang dijual dan berapa nilainya serta peruntukan dana tersebut untuk apa,” jelas Direktur Pembela Tanah Air itu.
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman
