NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Nilai tukar dolar AS dibuka di posisi Rp 13.919/USD hari ini, Kamis (26/4/2018), bahkan sempat menyentuh angka Rp 13.940 per dolar AS. Pelemahan rupiah terus berlangsung sepanjang awal kwartal II dan penguatan USD tampaknya akan terus berlangsung seiring kebijakan Amerika Serikat terkait suku bunga.
Yang menarik adalah pemerintah Indonesia tampaknya sama sekali tidak resah dengan fenomena pelemahan rupiah ini. Sebagaimana dikertahui bahwa sepanjang tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) rupiah telah melemah cukup dalam dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya.
“Pelemahan rupiah terhadap USD tampaknya justru menjadi ajang pemerintah Indonesia untuk mengambil keuntungan. Terdengar aneh memang ada negara yang memanfaatkan keterpurukan nilai mata uangnya untuk keuntungan jangka pendek,” ujar pengamat politik ekonomi Salamuddin Daeng melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (26/4/2018).
Menurutnya, tampak ada indikasi sepertinya pelemahan rupiah secara terus menerus sengaja dibiarkan. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia masih punya banyak cadangan devisa. Masih ada devisa lebih dari USD 120 miliar. Dengan devisa sebesar itu ruang intervensi terhadap USD masih cukup luas. “Tapi kelihatannya rupiah dibiarkan melemah,” ucapnya.
Faktor penyebabnya ialah kemungkinan yang paling masuk akal, berkaitan dengan penerimaan negara dari utang dalam bentuk Dolar Amerika Serikat. “Lumayan karena jiika melemah dari 13000/USD menjadi 14000/USD pemerintah bisa dapat tambahan penerimaan yang dikonversi ke dalam rupiah cukup besar,” katanya.
Bayangkan dengan target utang pemerintah yang sama yakni sekitar USD 350 miliar, maka tambahan pendapatan dari pelemahan rupiah yang akan terjadi sepanjang 2018 ini bisa menghasilkan tambahan penerimaan negara dari utang bisa mencaai Rp 35 triliun sampai dengan Rp 40 triliun. “Ini angka yang besar,” singkatnya.
Belum lagi penerimaan lain lain seperti dari bea masuk impor, pendapatan ekspor komoditi dan penerimaan luar negeri lainnya dari ekspor minyak mentah yang juga harganya meningkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kenaikan harga minyak mentah akan menambah penerimaan negara secara signifikan.
“Paling yang jadi korban adalah Pertamina dan PLN yang terkena imbas dalam bentuk kenaikan energi primer yang harus dibeli dengan mata uang dolar Amerika Serikat yang nilainya juga naik. Tapi bagi pemerintah hal itu urusan internal dua perusahaan BUMN tersebut. Bukan urusan APBN pemerintah. Toh pemerintah sudah mencabut subsidi BBM dan menyerahkan urusan subsidi kepada BUMN Pertamina. Demikian juga dengan subsidi listrik,” papar dia.
Lantas bagaimana jika BUMN Pertamina dan PLN bangkrut akibat penguatan dolar dan kenikan harga energi primer?
“Justru itu adalah peluang untuk menjual kedua BUMN ini. Jika dijual pemerintah ke asing maka bisa mendapatkan tambahan devisa dan sekaligus tambahan penerimaan negara,” ungkapnya.
Jadi, katanya, pelemahan nilai tukar rupiah justru dibiarkan menemukan landasnya yakni kepentingan pemerintah menambal APBN dari utang, dan ke depan siapa duga bisa dapat tambahan penerimaan dari jual BUMN dengan alasan bangkrut.
Perlu menjadi catatan bahwa sepanjang tiga tahun pemerinthan Jokow- JK nilai APBN kita secara nominal memang meningkat. Tetapi kalau dikonversi ke dalam USD sebetulnya tidak meningkat, bahkan cendeung menurun.
“Jadi melemahkan rupiah boleh jadi merupkan langkah Jokowi untuk menaikkan nilai penerimaan APBN. Lumayan juga triknya untuk mengharumkan nama Jokowi dan menteri keuangannya yang terbaik di dunia tersebut,” tuntasnya.
Sekadar informasi, target pemerintah dalam APBN 2018 terkait nilai tukar rupiah terhadap USD sebesar Rp 13.400. Namun kenyatannya, rupiah sudah mendekati angka Rp 14.000 per USD. (red)
Editor: Gendon Wibisono
