Oleh: Agus Setiawan
NUSANTARANEWS.CO. Beberapa waktu belakangan ini, Presiden AS Donald Trump dan Arab Saudi dengan kompak telah menuduh Iran menjadi pusat terorisme Timur Tengah. Sementara itu, Kongres AS, sedang menggodok sanksi baru lagi terhadap Iran. Padahal secara fakual AS dan Iran berada pada sisi yang sama dalam menentang ISIS. Bagi Trump, tampaknya pengenaan sanksi baru bagi Iran hanyalah sekedar proposisi bisnis saja setelah keputusan Arab Saudi untuk membeli senjata baru senilai US$ 110 miliar dari AS.
Atau kejutan psikologis yang belum mereda akibat penyanderaan 444 hari staf kedutaan AS ketika berlangsung Revolusi Islam Iran 1979 – oleh mahasiswa Iran radikal – yang kemudian menjadi menjadi trauma publik AS hingga sekarang. Tampaknya kasus penyanderaan dan Revolusi Iran masih melekat dengan kuat dalam bayangan kebanyakan orang Amerika.
Seperti diketahui, Revolusi Islam Iran yang terjadi hampir empat puluh tahun lalu, tidak terlepaskan dari konspirasi CIA dan badan intelijen Inggris MI6 pada tahun 1953 yang menggulingkan pemerintah yang sah yang terpilih secara demokratis di negara tersebut. Di mana CIA dan MI6 kemudian menciptakan sebuah pemerintahan diktator di bawah Shah Iran – untuk mempertahankan kontrol Anglo-Amerika atas minyak Iran yang terancam di nasionalisasi.
Di masa Presiden Reagan, AS mendukung penuh Irak dalam perang melawan Iran, termasuk penggunaan senjata kimia. Ketika pertempuran akhirnya berakhir pada tahun 1988, AS terus melanjutkan perang terhadap Iran dengan melakukan embargo dan sanksi ekonomi hingga hari ini.
Sedangkan alasan lain yang dijadikan untuk terus mengisolasi Iran adalah dukungan Iran kepada Hizbullah dan Hamas – dua musuh bebuyutan militan Israel di kawasan. Latar belakang dukungan Iran terhadap kedua organisasi militan tersebut adalah ketika terjadi pembantaian kaum muslim oleh pasukan pendudukan Israel – Iran kemudian mendukung penuh pembentukan Hizbullah untuk melawan pendudukan Israel di Lebanon selatan. Ketika akhirnya Israel mengundurkan diri pada tahun 2000, Hizbullah telah menjadi kekuatan milaiter, politik, dan sosial yang dahsyat di Lebanon – yang menjadi duri bagi pihak Israel.
Iran juga mendukung Hamas, kelompok garis keras Sunni yang menolak pendudukan Israel atas tanah Palestina yang telah berlangsung sejak tahun 1967. Setelah puluhan tahun menemui jalan buntu dalam mencari solusi damai pendudukan Israel atas tanah Palestina – HAMAS tumbuh menjadi kekuatan politik yang mampu mengalahkan Fatah (partai politik Organisasi Pembebasan Palestina) dalam pemilu parlemen yang demokratis tahun 2006.
Di pihak lain, Israel juga memandang program nuklir Iran sebagai ancaman serius terhadap eksistensinya. Israel berulang kali berupaya meyakinkan AS untuk menyerang fasilitas nuklir Iran, atau, setidaknya mengizinkan Israel untuk melakukannya. Namun Presiden Barack Obama menolak, dan sebaliknya menegosiasikan sebuah perjanjian antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan terus berupaya mencegah Iran agar tidak membuat senjata nuklir selama satu dekade lebih. Tapi Trump dan Saudi tampaknya mencoba menghancurkan kemungkinan normalisasi hubungan yang telah tercipta melalui kesepakatan – dengan meningkatkan sanksi baru terhadap Iran.
Penerapan sanksi baru AS terhadap Iran pada bulan lalu diterbitkan kerena Iran dianggap telah “melemahkan” kesepakatan nuklir pada 2015 dengan mengembangkan program rudal balistiknya. Jadi meski Iran telah mematuhi seluruh kesepakatan, namun Trump menganggap terdapat tindakan-tindakan Iran yang tidak sesuai dengan kesepakatan nuklir 2015, yakni merongrong stabilitas keamanan di Timur Tengah. Sebuah alasan politik yang tampaknya terlalu dicari-cari.
Konflik Israel-Palestina, persaingan antara Arab Saudi dan Iran, serta hubungan Sunni-Syiah semuanya membutuhkan akomodasi bersama. Selama abad yang lalu, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Rusia telah salah menilai dinamika kekuatan Timur Tengah. Semua telah menyia-nyiakan hidup, uang, dan prestise. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah diplomasi perdamaian yang menekankan kompromi dan negosiasi bukan meningkatkan perlombaan senjata yang pada gilirannya akan saling menghancurkan.***
