NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS-LB) PT Pertamina (Persero) pada 20 April 2018 memutuskan pemberhentian Ellia Massa Manik selaku Direktur Utama Pertamina dan mengangkat Plt Dirut Pertamina Nicke Widyawati yang Direktur SDM, muncul isu Dirut PLN Sofyan Basir bakal didapuk sebagai Dirut Pertamina definitif.
Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKape) Binsar Effendi Hutabarat langsung menyampaikan pernyataan sikap menolak bila Sofyan Basir duduk di kursi Dirut Pertamina. Dia mengatakan pihaknya tak akan sudi Dirut Pertamina dipimpin Sofyan Basir.
“Sudah pasti kami selaku stakeholders Pertamina karena telah ikut membangun, membesarkan dan memajukan perusahaan tak akan sudi Pertamina dipimpin oleh Sofyan Basir yang Dirut PLN tersebut,” katanya dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (22/4/2018).
Baca juga: Ini Penyebab Dewan Komisaris ‘Tendang’ Elia Massa Manik dari Jabatan Direktur Utama Pertamina
Binsar Effendi menuturkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah masuk gelar perkara pada awal Februari 2018 dan setelah pada 25 Januari 2018 Sofyan Basir diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan mega korupsi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 130 triliun akibat kejahatan mark up proyek sewa 5 kapal turbin apung milik Kapowership Zeynep Sultan asal Turki yang disewa untuk 5 tahun sejak 2015 sampai 2020 dan kerugian negara bisa mencapai Rp 18,7 trilliun, jelas melibatkan Sofyan Basir selalu yang menetapkan kontraknya.
“Akibat dugaan korupsi mark up proyek PLTD tersebut, telah dibuktikan jika keuntungan PLN tahun 2017 merosot hingga Rp 17 triliun. Ini adalah fakta jika langkah-langkah yang ditempuh Sofyan Basir selaku Dirut PLN tidak mencerminkan semangat Presiden Jokowi dalam melakukan efesiensi keuangan negara,” cetusnya.
Kemudian, kata dia, pemborosan atas sewa 5 kapal apung asal Turki itu bisa mencapai Rp 7,9 triliun per unitnya. “Jika kelakuan yang seperti ini kemudian dipakai jadi Dirut Pertamina, jelas sangat membahayakan dan program kebijakan Presiden Jokowi menetapkan harga BBM sama di pelosok tanah-air bisa terganjal bahkan bisa jadi gagal. Tentu kami, eSPeKaPe wajib menyuarakan penolakan dan memungkinkan untuk menyurati kepada Presiden Jokowi akan hal ini,” ungkapnya.
Kata Binsar Effendi, bisa saja eSPeKaPe menyampaikan saran kembali kepada Presiden Jokowi agar memenuhi usulan terdahulu untuk menggantikan Dwi Sutjipto selaku Dirut Pertamina kepada Iwan Ratman, yang siap menawarkan sistem kontrol serta komitmennya atas manipulasi dan mafia migas.
“Akan menyampaikan saran kepada Bapak Presiden Jokowi agar berkenan memilih Dr Iwan Ratman untuk menjadi Dirut Pertamina pengganti Ellia Massa Manik. Ketimbang Bapak Presiden memilih Sofyan Basir yang akan bisa merongrong kemajuan Pertamina,” pungkasnya. (red)
Editor: Gendon Wibisono
