NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat Politik Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan pasca di putuskannya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar semestinya Jokowi meminta kepada Airlangga untuk mundur dari jabatannya sebagai Menperin.
Ray berpendapat bahwa Presiden Jokowi melanggar janji politiknya bahwa yang berada di dalam Kabinet bukan pengurus partai.
“Nah jadi sebetulnya bukan Airlangga ya, tapi lebih ke pak Jokowi ya karena komitmen untuk mengundurkan diri dari kabinet kan bukan komitmen partai, itu aturan yang dibuat oleh Jokowi sendiri untuk kabinetnya, bahwa mereka yang duduk di dalam kabinet itu harus di luar pengurus parpol,” katanya, Jakarta, Rabu (27/12/2017).
Oleh karena itu, menurutnya Jokowi harus menegakkan aturan yang dia buat sendiri.
“Mengingat saudara Airlangga sudah disahkan sebagai ketua umum Golkar. Mungkin pak Jokowi berkirim surat kepada Airlangga, meminta untuk mundur. Kalau enggak (mundur) ya dimundurkan,” katanya.
Ray melanjutkan, beban ganda yang akan dijalankan oleh Airlangga yaitu sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menperin akan membuat kinerjanya tidak optimal.
“Kalau ke Golkar, nggak ada masalah, tapi tentu soal kinerja. Menurut saya sekarang nggak bisa lah, jadi menteri iya tapi masih megang parpol. Jadi nggak bakal optimal,” ungkap Ray.
Oleh karena itu Ray menyarankan kepada Airlangga untuk mundur dari jabatannya sebagai Menperin.
“Jadi saya usulkan ke Airlangga mendingan ikuti tren yg lain saja. PKB keluar dari pengurus partai, Demokrat dulu juga Anas Urbaningrum mundur dari anggota DPR waktu terpilih jadi ketum Demokrat. Anggota DPR lagi ya, belum masuk kabinet,” pungkasnya
Reporter: Syaefuddin A
