NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan bahwa, sejak Indonesia merdeka buruh tidak pernah mendapatkan yang namanya sosial justice. Faktanya mudah kalau di buruh adalah gini indeks atau gini ratio mengukur pendapatan tinggi pendapatan terendah.
“Social justice bagi buruh tidak pernah didapatkan selama Indonesia merdeka. Dan kalau angka gini indeks atau gini ratio melebar, maka gab antara yang kaya dan orang miskin pun melebar,” kata Said pada acara Coffee Warning bertajuk “Menghadapi Ancaman Keruntuhan Peradaban Bangsa” di Jakarta Media Center, Minggu (9/4/2018) akhir pekan lalu.
Said menegaskan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa nyaris tidak ada jika hal di atas terus melebar. Jadi hingga kini, kata dia, social justice for half people, hanya bagi sebagian orang saja. Majalah forbes 2017 mencatat 10 orang terkaya di Indonesia angka kekayaannya bertambah ratusan triliun. Bahkan beberapa orang Asia bertambah dilingkaran 500 orang terkaya di dunia.
“Termasuk salah satunya orang-orang kaya baru di Indonesia. Hal ini menjadi aneh karena menunjukkan gab di Indonesia,” tuturnya.
Pada saat bersamaan di tahun 2017 terjadi gelombang PHK 3x di perusahan pertambangan, farmasi, perminyakan, otomotif, elektronik, tekstil. Penguasaan tanah 0,35% orang kaya di Indonesia.
“Bagaimana mungkin seorang Sinar Mas Group Eka Cipta Wijaya ngemplang BLBI maling pajak yang kemudian diampuni dengan tax amnesti, menjadi kekayaan aset ranahnya 5 juta ha yang setara dengan 50 milyar meter persegi. Bila setiap buruh punya rumah tipe 21 60 meter persegi, kalau benar data tersebut seperti dilansir beberapa teman dan PBB pun data 0,02 % orang menguasai 74 % tanah, berarti ada 900 juta buruh yang akan memliki tipe 21,” ungkap Said.
Sedangkan Indonesia, lanjutnya, hanya 260 juta, ditambah orang Malaysia masih lebih, ditambah orang Singapura masih lebih, ditambah se ASEAN masih lebih tanahnya.
Said menambahkan, masuknya unskill workers sangat mudah karena adanya visa bebas, hal ini tidak tercatat apakah wisatawan atau pekerja. Di beberapa daerah, kata dia, pulau gadung yang terdekat ditemukan pekerja asing sebagai sopir vorklift. Dan masih banyak kelonggaran-kelonggaran dengan dikeluarkannya perpres No 20.
“Ini bukanlah rasis tetapi ini adalah kedaulatan negara kita yang telah diinjak-injak hak rakyatnya. Dengan catatan yang diperoleh lebih dari 1 juta tenaga asing dari Cina. Perubahan dunia yang akibatkan eksploitasi manusia semakin kuat,” tegas Iqbal.
“Batas negara terlampaui akibat perubahan dunia. Perubahan digital melalui shifting berlangsung cepat. Revolusi industri : future world. Setelah digital ekonomi mulai settle, proses pengerjaan barang dengan menggunakan selain manusia sehingga berakibat PHK besar-besaran karena digantikan robot. Sistem kedaulatan direnggut dengan revolusi digital ini,” tambahnya.
Pewarta: M. Yahya Suprabana
Editor: Achmad S.
