NUSANTARANEWS.CO – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan memanggil RS. Harapan Bunda Ciracas, Jakarta guna untuk meminta klarifikasi atas kasus vaksin palsu yang diberikanya kepada pasien balita.
“Sore ini kita layangkan suratnya, kalau besok Jumat ya paling cepat pekan depan kita panggil,” ujar Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh, di kantornya usai menerima aduan dari orang tua korban vaksin palsu, Kamis (21/7).
Menurut Ni’am salah satu tuntutan masyarakat adalah agar pihak RS. Harapan Bunda Ciracas membuka diri dan mau berdialog dengan para korban. Sehingga masalah ini segera selesai.
KPAI juga meminta agar Kementerian Kesehatan segera melakukan cek laboratorium terkait dengan dampak vaksin palsu sehingga orang tua tidak cemas. Selain itu, pemerintah juga diharapkan agar berhati-hati dalam menyampaikan rumah sakit yang memberikan vaksin palsu sebelum didapatkan data outentik.
KPAI mencatat, sejak 2003 hingga 2016, khusus di RS Harapan Bunda Ciracas saja, sudah terdapat 700 korban. Ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi tata edar dan produksi obat-obatan.
“Di dalam vaksin ini kan menyangkut hak hidup anak, hak kelangsungan hidup anak, dan tumbuh kembang anak, kalau ada ancaman satu saja, misalnya kembang tumbuh anak atau dia cacat, ini artinya penistaan terhadap hak-hak dasar anak,” tandasnya.
Sementara itu, salah satu orang tua yang mengadu ke KPAI, Yusuf Tri Permadi tersulut emosi dan menggebrak meja. Ia menyesalkan pihak RS yang cenderung tidak kooperarif untuk menjelaskan secara gamblang apakah anaknya juga ikut menjadi korban vaksin palsu.
Yusuf hanya mendapat informasi bahwa vaksin palsu tidak berbahaya untuk anak. Padahal, ia sangat paham sekali bahwa yang dimasukkan ke dalam tubuh anak tersebut adalah racun berbahaya.
“Bahaya ini racun dimasukkan ke tubuh anak kami, kata dokter nggak apa-apa, sekolah dimana itu. Jangan basa-basi, jangan bertele-tele,” tegas ayah dua putera ini. (Achmad)
