NUSANTARANEWS.CO – Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menuding ada permainan terselubung yang dilakukan oleh oknum-oknum di internal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait vaksin palsu yang beredar di tengah masyarakat.
“Saat ini ada vaksin palsu dan vaksin mahal. Baik yang palsu atau yang mahal membuat rakyat jadi korban tanpa ampun,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (18/7/2016).
Uchok mengatakan, munculnya vaksin palsu dan mahal ini juga tak lepas dari tanggung jawab pihak Kemenkes. “Artinya, timbulnya vaksin palsu dan mahal, jangan disalahkan melulu kepada orang-orang di luar Kemenkes. Orang-orang internal Kemenkes juga ada terlibat permainan, jangan lepas tanggung jawab dong. Ibarat seorang dokter, saat menulis resep kepada pasien. Yang ditulis itu, resep yang sudah dibisikin oleh pabrik obat agar dapat keuntungan secara pribadi,” katanya.
Padahal seharusnya, lanjut Uchok, tidak perlu terjadi atau muncul yang namanya vaksin palsu dan mahal jika Kemenkes merealisasikan anggaran untuk vaksin asli sejak awal tahun atau sesuai perencanaan anggaran.
“Coba lihat pada tahun 2016 saja, Kemenkes punya alokasi anggaran untuk obat dan vaksin sebesar Rp2.865.770.770.000. Tetapi realisasi anggarannya atau pengadaan obat dan vaksin saja baru dimulai pada 10 juni 2016 lalu, dan anggaran yang baru lelang hanya sebesar Rp25.200.000.000 dari total alokasi sebesar Rp2.865.770.770.000,” ungkap dia.
Dalam waktu 6 bulan ke depan, menurut Uchok, pihak Kemenkes tidak mungkin atau cukup mustahil kalau harus mencairkan anggaran sebesar Rp2.840.570.770.000 untuk membeli vaksin asli.
Dengan demikian, sambung Uchok, pihaknya melihat ada jeda waktu tunda pencairan anggaran dari Januari-Juni 2016 dari Kemenkes, dan hal ini membuat harga vaksin asli menjadi mahal.
Dalam kondisi ini, Uchok mengatakan, maka pihak pembuat vaksin palsu melihat ada celah untuk menjual vaksin buatannya dengan harga yang miring, dan tentu saja akan dibeli oleh rakyat karena harga jualnya vaksin murah.
Menyikapi hal tersebut, CBA meminta kepada DPR untuk mengevaluasi kinerja dari Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek karena telah lalai mengawasi kinerja birokrasj di internal kementerian yang dibawahinya.
“Dimana penyerapan atau pencairan anggaran untuk vaksin seperti tertunda, dililit oleh mekanisme birokrasi, dan berdampak sepertinya mafia vaksin palsu dan mahal berhasil menjual hasil produk mereka kepada rakyat dengan harga murah,” ujar Uchok.
Di samping itu, Uchok menambahkan, yang namanya anggaran untuk obat dan vaksin sangat besar dan mahal. Pada tahun 2015 saja, Kemenkes mengalokasikan anggaran untuk obat dan vaksin sebesar Rp1.461.731.000.000, dan pada tahun 2016 sampai sebesar Rp2.865.770.770.000.
“Walaupun alokasi anggaran mahal dan besar di Kemenkes, tetap saja Presiden Jokowi kalah sama mafia vaksin palsu. Dan meminta Presiden Jokowi kalau ingin melawan mafia vaksin, tolong ya, caranya bukan membagi-bagi vaksin kepada rakyat seperti membagi bagi sembako yang Tuan Presiden lakukan selama ini,” ujarnya. (Deni)
