NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Koordinator Pergerakan Pemuda Merah Putih (PP Merah Putih) Wenry Anshory Putra menilai, penunjukan Kahar Muzakir sebagai Ketua Komisi III DPR RI oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan sebuah langkah mundur. Selain itu juga dapat berakibat pada rusaknya citra DPR.
“Citra DPR bisa rusak karena sebuah komisi yang membidangi masalah hukum justru dipimpin oleh orang yang bermasalah secara hukum,” kata Wenry kepada media di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.
Akibat yang lain, tambah Wenry, dapat menciptakan opini negatif bagi Partai Golkar yang sedang mengusung tema Partai Golkar Bersih di era kepemimpinan Airlangga Hartarto.
“Penunjukan orang bermasalah secara hukum untuk memimpin komisi hukum DPR dapat dinilai sebagai tindakan pengkhianatan terhadap janji oleh sang Ketua Umum DPP Partai Golkar,” jelasnya.
Baca: Jadi Ketua Komisi III, Kahar Muzakir Diduga Terlibat Skandal Korupsi
Wenry menjelaskan, jika Ketua Komisi Hukum DPR dipimpin oleh orang yang bermasalah hukum dan pernah menjadi “kaki tangannya” Setya Novanto, maka Komisi III DPR berpotensi kembali dijadikan alat barter untuk menghilangkan sejumlah jejak korupsi, baik dugaan korupsi yang dilakukan oleh yang bersangkutan, maupun oleh Setya Novanto yang terlibat korupsi E-KTP dan dugaan korupsi lainnya.
Karena itu, pihaknya mendesak Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk memenuhi janjinya, yaitu menegakkan Partai Golkar Bersih dan memperbaiki citra DPR yang rusak, diidentikan dengan rumah para koruptor.
“Kami mendesak Ketua Umum DPP Partai Golkar airlangga Hartarto untuk menarik kembali Kahar Muzakir dari Ketua Komisi III DPR, demi tegaknya lembaga parlemen yang bersih dan berwibawa,” imbuh Wenry Anshory Putra.
Pewarta/Editor: Achmad S.
