NusantaraNews.co, Jakarta – Bareskrim Polri telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. SPDP tersebut dikeluarkan tertanggal 7 November 2017 oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Menanggapi hal tesebut, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai keluarnya surat perintah penyidikan (SPDP) dari Kepolisian atas Agus Rahardjo dan Saut Situmorang merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.
“Tanpa harus diminta Presiden pun, sebenarnya itu jelas tak pantas dilakukan, terang yang dilakukan oleh Polisi adalah obstruction of Justice atau menghalang-halangi proses hukum yang Sedang dilakukan oleh KPK,” ungkap Dahnil, Jum’at (10/11/2017).
“Dan, Jangan Lupa UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 25 mengatur bahwa dalam Proses penanganan tindakan pisana korupsi harus didahulukan diselesaikan,” imbuhnya.
Dahniel menuding keluarnya SPDP tersebut merupakan scenario yang massif untuk menyelamatkan seseorang dari proses penuntasan kasus korupsi E-KTP.
“Jadi menurut Saya ini persekongkolannya sempurna dan massif sekali untuk melakukan penghalangan proses hukum, untuk mengamankan seseorang,” terangnya.
Selain itu dahniel melihat ada ketegangan antara dua Lembaga yaitu KPK dan Polri. Menurutnya presiden harus segera mengevaluasi Kapolri agar ketegangan dua Lembaga tersebjut segera berakhir.
“Saya melihat ada masalah dengan kepemimpinan dua lembaga Yakni Polri dan KPK. Kapolri tidak sepenuhnya mampu mengontrol Kinerja aparaturnya, sehingga Polri secara “halus” menegur penyidik yang mengeluarkan SPDP itu, yang jelas penuh dengan Akrobat hukum,” katanya.
“Presiden agaknya perlu mengevaluasi cara Kerja Kapolri, dan publik harus koreksi Kerja Pimpinan KPK,” pungkasnya.
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Achmad Sulaiman
