NusantaraNews.co, Jakarta – Reklamasi masih menjadi salah satu persoalan utama di DKI Jakarta, baik di tataran pemerintah Provinsi maupun di kalangan masyarakat nelayan sekitar wilayah reklamasi.
Gubernur baru DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kampanye politiknya dulu tegas berjanji untuk memberhentikan mega proyek rekalamsi. Kendati hingga kini Gubernur Anies masih komitmen dengan janjinya, tetapi halangan dan rintangan tak mudah dilalui mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu yang kini didampingi Sandiaga Uno.
Belum adanya kepastian mutlak, apakah proyek pulau buatan di teluk Jakarta itu berlanjut atau tidak, sejumlah pihak memberikan masukan, tuntutan dan bahkan hujatan. Salah satu masukan, kali ini muncul dari Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo).
“Kami mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk tetap pada keputusannya menghentikan pembangunan pulau reklamasi,” kata Presiden Geprindo, Bastian P. Simanjuntak melalui pesan singkatnya kepada Redaksi NusantaraNews.co, Jum’at (3/11/2017).
Menurut Bastian, selain melanggar aturan, proyek tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, ancaman kedaulatan wilayah NKRI, hegemoni bangsa lain di wilayah Indonesia.
“Persoalan reklamasi harus dipandang sebagai ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia dalam konteks perang asimetris,” hematnya.
Dalam hal pelanggaran aturan oleh pengembang reklamasi, kata Bastian, pemprov DKI harus memberikan sanksi tegas. “Jika ada sanksi denda maka dikenakan denda, jika ada sanksi pidana maka harus diproses secara hukum pidana,” tegas Bastian.
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman
