NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Politisi PDIP yang juga anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan kejadian penyerangan yang berujung pengrusakan di Kantor Kemendagri tidak akan terjadi apabila Bawaslu bekerja dengan baik dan dengan tegas menjalankan aturan. Dalam konteks sengketa Pilkada di Kabupaten Tolikara, Papua, Arteria menilai Bawaslu menjadi bagian dari masalah.
“Kasihan Kemendagri, jadi keranjang sampah untuk membenahi kerja-kerja kotor Bawaslu RI,” ujar Arteria dalam keterangan persnya, Kamis (12/10/2017).
Arteria menganggap, Bawaslu RI saat ini tidak paham hukum, tidak mau bertanya dan menyingkirkan orang-orang yang sudah berpengalaman sehingga kebijakan yang dikeluarkan keliru, menyesatkan dan bahkan berujung pada tindakan pengrusakan.
“Saya prihatin melihat keadaan Bawaslu saat ini, miskin pengalaman, miskin pengetahuan dan tidak mau bertanya,” kata Arteria.
“Saya menyesal membuat UU Pilkada yang memberikan kewenangan begitu hebat kepada Bawaslu akan tetapi kualitas dan kompetensi mereka sangat memprihatinkan,” sambungnya.
Arteria khawatir kejadian di Kabupaten Tolikara akan terjadi di kabupaten lain. Jika Bawaslu, kata dia tidak tegas menjalankan aturan Pemilu.
Selain itu, DKPP seharusnya memgambil sikap untuk melakukan konsultasi dengan Mendagri, dan KPU untuk menyikapi putusan-putusan yang di anggap aneh dan janggal. “Sudah seharusnya DKPP bersikap, ambil inisiatif, konsultasi dengan Mendagri dan KPU untuk melakukan penyikapan terkait putusan-putusan aneh atau akrobat hukum dan kebijakan yang diciptakan bawaslu RI,” ungkapnya.
Dirinya secara tegas mengatakan untuk tidak segan-segan mempidakan anggota Bawaslu yang dengan jelas melanggar ketentuan perundang-undangan. “Karena secara kasat mata mereka nyata-nyata menyimpang. Belum lagi kalo kita bicara mengenai proses rekrutmen bawaslu propinsi, proses tata kelola kepegawaian dan anggaran mereka,” tegasnya.
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Romandhon
