NUSANTARANEWS.CO, Yogyakarta – Ganti menteri, ganti kebijakan. Begitulah kesan yang muncul tiap kali adanya pergantian menteri di kabinet pemerintahan. Tak jarang, kebijakan yang dikeluarkan menteri mendapat kritikan dari masyarakat dan menuai polemik.
Ambil contoh misalnya kebijakan tentang full day school. Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhardjir Effendy yang mengeluarkan Permen No. 23 th. 2017 Tentang Hari Sekolah, segera menuai polemik dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
Kebijakan lima hari sekolah yang kemudian dikenal dengan istilah full day school itu lantas dibatalkan pemerintah dan kemudian diganti dengan Perintah Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
Pendidikan adalah gerbang peradaban. Pengelolaannya mesti benar dan tepat sesuai dengan yang dicita-citakan. Menurut pengamat pendidikan Aulia Reza Bastian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pendidikan Indonesia kembali pada relnya.
“Di antaranya orientasi pendidikan kita. Lihat saja yang terjadi selama ini, kecerdasan dinilai dengan angka, bahkan yang lebih para lagi akhlak pun dinilai dengan angka,” kata Aulia di Yogyakarta, Rabu (20/9).
Ia mengatakan, orientasi pendidikan yang diukur dengan angka jelas keliru. Sebab, pemahaman dasar yang keliru ini membuat terjadinya distorsi tujuan pendidikan mulia.
“Seperti para pengajar belomba mengejar sertifkasi, bukan memberikan ilmu terbaik untuk anak didiknya agar menjadi insan berguna bagi nusa dan bangsa,” terang Aulia.
Untuk itu, kata dia, pemerintah terutama Mendikbud jangan suka gonta-ganti aturan dan kebijakan.
“Jangan sampai terlalu sering mengganti aturan yang pada akhir tidak adanya kesinambungan antara aturan sekarang dengan sebelumnya, dan ini berdampak jangka panjang dan besar. Oleh karena itu minta ketegasan dari pemegang kebijakan lepaskan dulu semua,” terang dia. (ed)
(Editor: Eriec Dieda)
