NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yudha mengatakan pihaknya menghimbau agar Dinas Pertanian agar segera bersinergi dengan BPBD Jatim. “Di Jatim ada 200 desa yang terancam kekeringan se Jatim. Hal ini harus diantisipasi oleh Pemprov Jatim,”ungkap politisi asal Partai Golkar ini saat ditemui dikantornya, Kamis (7/9/2017).
Pranaya mengingatkan keterlambatan gagal panen tentunya akan berdampak negatif pada surplus pangan di Jatim. “Jangan sampai ada import komoditas pangan lagi di Jatim dengan dalih kekeringan,”sambungnya.
Diungkapkan oleh Pranaya Yudha selain itu, pihaknya berharap Pemprov melibatkan perusahaan-perusahaan industri yang menggunakan komoditas pangan sebagai bahan bakunya memberikan bantuan air lahan pangan sebagai bentuk kepedulian sosial.
“Semua harus ingat kalau posisi Jatim ini sebagai penyangga pangan nasional yang tentunya industri yang berbasis di Jatim juga harus ikut peduli,” terangnya.
Lalu Pranaya memberikan contoh perusahaan-perusahaan tersebut untuk memberikan CSR nya antara lain bantuan bisa berupa pembuatan embung, geomembran, pompaair atau bantuan air bersih untuk petani di desa,” tandasnya.
Sekedar diketahui,bulan September ini merupakan puncak musim kemarau. Terdapat 442 desa di 27 kabupaten yang mengalami kekeringan. Dari jumlah tersebut, 201 desa diantaranya harus dipasok air bersih. Ini karena di wilayah tersebut tidak bisa dilakukan pengeboran sumur dan pipanisasi air bersih. Wilayahnya juga sangat terpencil.
Pewarta: Yudhie
Editor: Romandhon
